Wali Kota Sibolga Akan Dipanggil Dalam Sidang Korupsi Rusunawa

oleh -362 views
Wali Kota Sibolga Syafi Hutauruk (baju kuning).

garudaonline – Medan | Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk telah diagendakan untuk hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi pada Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp 6,8 miliar dengan terdakwa mantan Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemko Sibolga, Januar Efendy Siregar dan Adely Lis selaku rekanan.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengagendakan pemanggilan terhadap Wali Kota Sibolga sebagai saksi di persidangan,” kata JPU Netty Silaen kepada wartawan, Minggu (2/10). Netty menyebutkan, kehadiran Syarfi Hutauruk untuk mengkonfirmasi ulang tentang mekanisme pembelian lahan yang dikuasai Adely Lis seluas 7.171 m2 yang terletak di Jalan Merpati/Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Menurut Netty, ada beberapa faktor dan keganjilan dalam proses pembelian lahan milik Adely Lis oleh Pemko Sibolga itu.

“Agenda itu telah kita jadwalkan, tinggal menentukan waktu apakah di awal persidangan atau diakhir persidangan. Namun dipastikan Walikota Sibolga hadir untuk memberikan keterangan,” tegas Netty.

Netty menjelaskan, kasus ini bermula dari pengakuan terdakwa Adely Lis bahwa lahan itu milik kakak kandungnya bernama Amran Lis. Ternyata, setelah dilakukan pengecekan alas hak lahan itu berupa Sertifikat Hak Milik No 344 atas nama pemegang hak Harry Soetanto. Sertifikat itu dipegang Parlindungan Tandauli alias Lenci yang mendapat kuasa dari Harry Soetanto.

Masih dalam kasus ini, terdakwa Januar merupakan pejabat yang mewakili Pemko Sibolga sebagai pembeli tanah telah mengetahui dan menyadari bahwa Adely Lis bukan orang yang berhak menjual tanah tersebut. Meski demikian, ada pertemuan di Kantor Pemko Sibolga, antara Adeli Lis dengan Walikota Sibolga yang juga dihadiri Januar Effendi, untuk menyelesaikan masalah tanah pembangunan rusunawa.

Dalam pertemuan itu, Adely Lis bertanya kepada Syarfi Hutauruk tentang penawaran harga tanah. Syarfi mengatakan stafnya sudah menawarkan Rp 950.000/meter. Adely Lis menyetujui penawaran harga yang diajukan Syarfi meski harga yang ditawarkan tidak menggambarkan harga tanah yang sesungguhnya di lokasi itu.

Bahkan, harga itu bukan merupakan hasil Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh Walikota Sibolga dan bukan merupakan hasil musyawarah antara Dinas PKAD Kota Sibolga. Tak hanya itu, harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasaran setempat. Atas arahan Syarfi Hutauruk, maka Januar membuat perjanjian jual beli tanah itu dengan Adely Lis dengan harga sebesar Rp 950.000/meter persegi atau seluruhnya untuk tanah seluas 7.171 m2 sebesar Rp 6.812.450.000.

Padahal, dana yang tersedia dalam APBD Kota Sibolga Pos Anggaran Belanja Langsung, Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Perumahan dan Perkantoran sebesar Rp 1.725.000.000 dan bukanlah anggaran untuk pengadaan tanah pembangunan rusunawa. Adely Lis juga meminta uang muka sebesar Rp 1.500.000.000 kepada Pemko Sibolga.

Akan tetapi, karena dana pembelian tanah pembangunan rusunawa Sibolga belum teranggarkan dalam APBD Kota Sibolga, maka Januar mengambil kebijakan menggunakan dana dari Pos Anggaran Belanja Langsung Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Perumahan dan Dinas PKAD Kota Sibolga atas sepengetahuan Syarfi Hutauruk.

Kemudian, dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp 5.312.450.000 kepada Adely Lis. Sehingga total pembayaran yang dilakukan sebesar Rp 6.812.450.000. Setelah pembayaran lunas, namun Adely Lis tidak melakukan pelepasan haknya terlebih dahulu dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga sebelum melakukan penyerahan penguasaan hak atas tanah kepada Pemko Sibolga. Sehingga Kantor Pertanahan tidak bisa melakukan penghapusan hak milik dan status atas tanah tersebut. Maka tanah itu tidak menjadi tanah yang langsung dikuasai negara.

Dengan tidak adanya pelepasan hak oleh Adely Lis, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan. Akibatnya, Pemko Sibolga dirugikan sebesar Rp 3.280.015.400 sebagaimana laporan hasil audit investigatif perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik. (Endang)

Berikan Komentar