Wow! Sidang Kasus Perpajakan Pecahkan Rekor

oleh -123 views

garudaonline, Medan | Persidangan kasus dugaan perpajakan Tahun 2010-2012 sebesar Rp 9,6 miliar yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan memecahkan rekor.

Pasalnya, persidangan dengan agenda putusan yang menjerat mantan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS 1 Medan, Khaidar Aswan itu sudah 9 kali ditunda, Rabu (9/11/2016).

Persidangan sempat dibuka oleh majelis hakim yang diketuai oleh Parlindungan Sinaga. Dihadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitri Zulfahmi dan penasehat hukum serta terdakwa, majelis hakim lantas menyatakan putusan belum selesai. Hakim meminta waktu agar putusan itu dibacakan pada persidangan pekan depan.

Terpisah, Khaidar Aswan berharap agar majelis hakim memberi keadilan baginya. Apalagi, Khaidar mengaku sudah membayarkan sebesar Rp5 miliar lebih untuk tunggakan pajak pengurus koperasi yang lama.

“Mungkin hakim menilai apa yang dituntut jaksa tidak cocok. Ada keraguan, mereka tidak bisa asal-asalan saja. Pajak yang sudah dibayar itu juga harus diperhitungkan. Tahun 2008 itu sudah kita bayar. Harapan saya nanti hakim beri putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Jangan mengikuti dakwaan jaksa,” jelas Khaidar.

Sementara itu, penasehat hukum Khaidar Aswan, Okto Simanjuntak mengatakan penundaan persidangan itu karena harus melakukan penghitungan akurat menyangkut denda pajak agar tidak salah menghitung. Jika tidak dihitung akurat, lanjutnya, dikhawatirkan perkara itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Sidang diundur satu minggu. Alasan hakim karena perlu penghitungan akurat. Memang sudah sembilan kali ditunda, sudah maksimal penundaanya itu. Kita sepakat ditunda sepanjang penghitungannya akurat. Jadi jangan sebatas hitung rugi,” katanya.

Sebelumnya, JPU Fitri Zulfahmi menuntut Khaidar Aswan selama 6 tahun penjara dan membayar denda sebesar tiga kali lipat pajak yang tertunggak subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap. (Endang)

Berikan Komentar