Kepala Staf Kepresidenan Kecam Aksi Biadab KKB Papua

oleh -417 views

garudaonline, Medan: Di sela-sela perhelatan upacara adat pemberian marga Hasibuan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) moeldoko sempat menyampaikan pendapatnya mengenai aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Mantan Panglima TNI tersebut mengutuk keras aksi brutal KKB Papua yang menyebabkan tewasnya pekerja BUMN PT Istaka Karya yang sedang menyelesaikan proyek pembangunan jembatan.

Moeldoko mengatakan para pekerja sipil yang tewas begitu berjasa. Karena mereka ikut dalam upaya pembangunan wilayah.

“Mereka sudah diperlakukan secara tidak beradab,” kata Moeldoko usai penabalan maraga Hasibuan di Kota Medan, Kamis (6/12).

Moeldoko juga mengimau agar badan Hak Asasi Manusia melihat peristiwa ini secara sungguh-sungguh. Dia meminta agar badan HAM tidak menerapkan penilaian ganda.

“Ini adalah peristiwa yang perlu diangkat ke dunia Internasional. Bahwa ada sebuah gerakan militer, separatis yang sungguh melanggar HAM,” ungkapnya.

Pemerintah juga mengambil langkah cepat. 150 Prajurit TNI dan Polri diterjunkan untuk melakukan penyisiran.

“Ini tidak boleh didiamkan. Penekanan saya, kita semua memiliki pemahaman yang sama atas peristiwa itu. Jangan nanti diplintir kanan kiri. Karena justru nanti substansi peristiwa itu tidak terangkat,” katanya.

Meski tengah dalam kondisi darurat, Pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan di sana. Moeldoko juga mengimbau kepada para pekerja untuk tidak takut.

“Tetap bekerja dan kami akan mengawalnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta agar tidak ada hukuman mati terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di Yigi, Nduga, Papua. Semuanya harus diadili melalui jalur pengadilan.

“Semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (5/12).

Menurutnya, respons aparat keamanan terhadap pembunuhan puluhan pekerja yang sedang membangun jembatan di Yigi, Nduga, Papua tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut.

Sebab, selama ini aparat keamanan dinilai memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan HAM dalam melakukan operasi keamanan. (dfnorris)

Berikan Komentar