Kontras Sumut Catat 116 Kasus Pelanggaran HAM tahun 2018

oleh -370 views

garudaonline, Medan: Indonesia masih memiliki tugas berat dalam hal penegakan HAM. Di sumatera Utara misalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat ada 116 kasus pelanggaran HAM di tahun 2018.

Dari seluruh kasus pelanggaran HAM yang dicatat KontraS, mengakibatkan 82 orang terluka dan 28 orang meninggal. Pada tahun 2017, angka pelanggaran hanya berbeda tipis. Totalnya ada 118.

“Kepolisian masih menjadi pelaku dominan dalam catatan kami,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut M Amin Multazam Lubis, Selasa (11/12).

Totalnya ada 59 kasus yang melibatkan polisi. Disusul Satpol PP 9 kasus dan TNI 7 kasus.

Acapkali pelanggaran HAM juga dibalut motif penegakan hukum. Aparat menggunakan kekuatan berlebih-lebihan dalam menangani kasus.

KontraS juga menyoroti kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh pembangungan infrastruktur. Dibanyak tempat, pembangunan malah menyebablam perampasan hak masyarakat dan perusakan lingkungan.

Ada tiga pelanggaran HAM di sumut yang menjadi sorotan utama KontraS. Pertama, praktek kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan Negara. Kedua, problem konflik pengelolaan sumber daya alam (konflik agraria) dan ketiga ancaman terhadap demokrasi dalam konteks kebebasan berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat.

“Belum hadirnya Negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi HAM adalah kata kunci mengapa tiga problem klasik pelanggaran HAM ini masih saja terus berulang di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Bagi Amin, kondisi ini berkontradiksi dengan penyematan provinsi peduli HAM setiap tahunnya. Konsep ‘bagi-bagi’ penghargaan HAM justru menjadi satu bukti salah kaprahnya pemerintah memaknai arti pemenuhan hak asasi.

“Bahwa HAM tidak mengenal standar ganda dan bisa diukur secara parsial. Penegakan HAM bukan hitungan matematis berdasarkan jumlah kebijakan dan perangkat aturan tanpa proses implementasi yang benar dari aparatur Negara,”

“Sebuah kegagalan berpikir jika pemerintah daerah berlomba melahirkan berbagai aturan, tapi fakta dilapangan justru menghadirkan perilaku aparatur negara yang menabrak aturan tersebut,” tandasnya. (dfnorris)

Berikan Komentar