KPK Bidik Kecurangan Klaim Rumah Sakit ke BPJS

oleh -626 views

garudaonline – Medan | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik sejumlah rumah sakit yang melakukan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ini terutama bagi rumah sakit yang terindikasi memalsukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Yang jadi sasaran kita di 2018 adalah rumah sakit menagihkan uang yang tidak ada layanannya,” kata Group Head Tim Kesehatan Litbang KPK Niken Arianti, di sela-sela Sosialisasi Pencegahan Kecurangan dalam Program JKN, di Medan, Jumat 27 Oktober 2017.

Niken mengakui saat ini sudah ada beberapa rumah sakit yang dilaporkan BPJS Kesehatan ke KPK terkait tindak pidana kecurangan dalam program JKN-KIS.

“Banyak kecurangan yang dilakukan rumah sakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program JKN-KIS. Misalnya pasien harusnya datang sekali tapi disuruh berkali-kali agar rumah sakit melaporkannya berkali-kali. Terus misalnya usus buntu ringan tapi justru dibilang berat,” sebutnya.

Begitu pun, menurut Niken, kesalahan itu tidak serta merta dapat dibawa ke ranah pidana. Sebab, untuk soal pidana harus dilakukan dengan berhati-hati, karena prosesnya tidak semudah itu.

“Tim Satgas juga harus kita ajak kerjasama untuk membuktikan bahwa ini benar-benar pemalsuan dan ada niat jahat. Kami berharap segera ditindak yang memalsukan itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, juga harus dilakukan audit investigasi. Karena rumah sakit yang dilaporkan bermasalah belum berarti terbukti bersalah sebelum dilakukan telaah lebih lanjut. Namun jika sudah terbukti bersalah, akan ada sanksi yang menjerat, mulai dari sanksi administrasi sampai pidana.

“Kita bisa lihat apakah dia menyalahi kontrak saja atau masuk ke pidana. Yang penting itu bikin jera, nggak harus dipidana,” tegasnya.

Niken mengingatkan pihak rumah sakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan untuk berhati-hati dan tidak lagi coba-coba melakukan kecurangan, karena sosialisasi yang dilakukan sudah cukup.

“Ini sudah waktunya penegakan sanksi. Memang di Permenkes 36 tahun 2015 disebutkan selama proses sosialisasi belum ada sanksi. Tapi menurut kami dari KPK jangan ditunda terlalu lama karena ini defisit. Pemerintah sudah menghabiskan Rp72 triliun tahun 2016 untuk membayar JKN-KIS ini,” pungkasnya.

Sementara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Budi Mohamad Arief mengatakan, pada 19 Juli 2017 lalu, BPJS Kesehatan bersama KPK dan Kementerian Kesehatan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN.

“Salah satu tugas tim Satgas adalah memberikan sosialisasi agar semua pihak yang terlibat dalam program JKN KIS, baik dinkes, RS dan stakeholder lainnya sudah aware sejak awal tentang bahaya kecurangan pelayanan kesehatan,” bebernya.

(fidel)

Berikan Komentar