KPK Boyong Hakim PN Medan dan Pengusaha Tamin Sukardi ke Kejatisu

oleh -963 views

garudaonline РMedan |  Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa delapan orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Kedelapan orang ini diamankan KPK karena diduga terlibat kasus suap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Medan.

Mereka adalah Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, dan hakim lainnya Sontan Merauke dan Merry Purba (hakim adhoc) serta dua panitera tipikor Pengadilan Negeri Medan, Elfandi dan Oloan Sirait. Selain itu dua orang dari pihak swasta.

Tak hanya itu pengusaha ternama Kota Medan, Tamin Sukardi didampingi penyidik KPK juga tampak mendatangi Kantor Kejatisu.

Tamin Sukardi, merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar kepada Mujianto, Direktur PT Agung Cemara Reality.

Dalam kasus ini, Wahyu Prasetyo Wibowo, Sontan Merauke dan Merry Purba merupakan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang menjerat Tamin Sukardi.

Sedangkan Elpandi adalah panitera sidang tersebut. Majelis hakim menghukum Tamin Sukardi selama 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 10 tahun penjara.

Di Kejatisu, Tamin yang mengenakan kemeja putih dan masker tampak berjalan ke gedung Kejatisu. Namun tak seperti saat persidangan, di mana Tamin mengenakan kursi roda, kali ini Tamin datang berjalan kaki.

“Pihak dari KPK telah memeriksa sejumlah pejabat yang ada di PN Medan di mana pejabat tersebut ada yang diperiksa 8 orang, 6 dari PN Medan dan dua orang dari swasta. Mereka datang bertahap,” papar Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian.

Sumanggar menambahkan pihak KPK telah berkordinasi dengan Kejati Sumut untuk meminjam tempat dalam proses pemeriksaan ke delapan orang terperiksa.

“Kami sudah kordinasi dengan KPK. segala sesuatu yang menyangkut tentang pemeriksaan kita tidak bisa sampaikan. Dalam hal ini humas KPK lah yang menyampaikan soal teknisnya,” terangnya.

Berikan Komentar