KPK Segel Meja Hakim Merry Purba dan Hakim Sontan Terkait OTT Kasus Suap

oleh -1.348 views

garudaonline – Medan | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang diduga berkaitan kasus suap di Pengadilan Negeri Medan, Selasa 28 Agustus 2018.

Tak hanya itu, meja hakim di Pengadilan Negeri Medan juga telah dilakukan penyegelan oleh tim KPK.

“Meja pak Sontan dan Bu Merry sudah disegel. Saya belum bisa memastikan berkaitan kasus yang mana,” kata Humas Pengadilan Negeri Medan, Erintuah Damanik, Selasa 28 Agustus 2018.

Dari Pengadilan Negeri Medan, KPK mengamankan empat orang hakim, dua panitera. Sementara dua orang lagi diduga dari pihak swasta.

“Mereka membawa Ketua PN (Marsudin Nainggolan), Wakil Ketua PN (Wahyu Prasetyo Wibowo), Pak (hakim) Sontan Meraoke Sinaga,  (hakim ad hoc tipikor) Merry Purba, Elpandi (panitera), Oloan Sirait (panitera),” ujar Erintuah.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri juga membenarkan adanya OTT yang dilakukan KPK. Ada delapan orang yang diamankan, di antaranya yang menjabat sebagai Hakim, Panitera dan pihak lain. Tak hanya itu uang dalam bentuk dollar singapura juga telah diamankan.

“Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan. Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yangditerima. Nanti jika ada perkembangan akan diupdate kembali termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” pungkasnya.

Sehari sebelum diamankan KPK, hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Sontan Meraoke Sinaga dan hakim Merry Purba memutus perkara korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara senilai lebih dari Rp 132 miliar dengan terdakwa Tamin Sukardi, pengusaha terkenal Kota Medan.

Dalam kasus ini terdakwa Tamin Sukardi divonis selama 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 10 tahun penjara.

Dalam putusan yang diwarnai dissenting opinion itu, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp 132.468.197.742 serta subsider 2 tahun penjara.

Meski Tamin dinyatakan bersalah, hak penguasaan lahan yang dijual Tamin tidak disita negara. Tanah seluas 20 hektare dan 32 hektare di Pasar IV Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang (bagian dari 126 hektare yang awalnya dikuasai PT Erni Putra Terari) hak penguasaannya diserahkan pada PT Erni Putra Terari.

(voshkie)

Berikan Komentar