KPU Medan Imbau Panitia Pemilu Perhatikan Kebutuhan Disabilitas

oleh -536 views

garudaonline, Medan: Dalam rangka menyongsong perhelatan pemilu akbar, KPU Medan berharap pesta demokrasi yang akan digelar beberapa bulan lagi dapat berjalan baik dan sukses.

Untuk itu KPU Kota Medan menginginkan agar para penyelenggara pemilihan di TPS memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Untuk itu, para penyelenggara pemilihan, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu memiliki pola pikir yang sama dalam memperlakukan pemilih disabilitas pada Pemilu 2019.

“Tidak selamanya pemilih disabilitas merasa nyaman jika dibantu atau dituntun saat memberikan hak suaranya di TPS,” ujar Komisioner KPU Medan, Rinaldi Khair, Jumat (21/12).

PPK, PPS dan KPPS harus melayani pemilih disabilitas dengan konsep ability (berkemampuan). Dari yang berkebutuhan khusus menjadi berkemampuan dalam memberikan hak suaranya.

Penyelenggara pemilu harus sedapat mungkin memberikan kenyamanan dan akses yang baik kepada para penyandang disabilitas untuk bisa secara mandiri mencoblos di bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara hingga keluar dari TPS.

Misalnya, jika bilik suara diletakkan di meja yang terlalu tinggi, maka akan menyulitkan pemilih yang menggunakan kursi roda, mencoblos secara langsung. Begitu juga dengan kotak suara, bila diletakkan di atas meja yang tinggi maka penyandang disabilitas akan kesulitan menjangkaunya.

Menurut Rinaldi, posisi kotak suara harus rendah atau bisa memakai meja tamu dengan tinggi sekira 50 sentimeter. Dengan begitu, pemilih yang menggunakan kursi roda dapat memasukkan sendiri surat suaranya ke kotak suara, tanpa dibantu.

Begitu juga dengan bilik suara, perlu disimulasikan dulu apakah meja bilik suara sudah ramah bagi pemilih berkursi roda, atau belum. Selain itu, lanjut dia, harus diperhatikan juga posisi TPS jangan sampai beranak tangga yang cukup tinggi.

Kemudian perlu disediakan jembatan atau penghubung yang layak untuk dilalui kursi roda dan penyandang disabilitas lain, jika TPS dikelilingi oleh parit.

“Semua ketentuan tersebut wajib dipenuhi jika ada pemilih penyandang disabilitas di TPS yang bersangkutan,” ungkapnya.

Itu semua, kata Rinaldi, akan diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ketentuan itu dikeluarkan sebagai wujud komitmen KPU melayani dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Jadi, tidak hanya menyediakan template (alat bantu) tunanetra untuk surat suara calon presiden dan calon DPD, tetapi juga memperhatikan letak serta susunan perlengkapan logistik di TPS,” jelasnya. (dfnorris)

Berikan Komentar