Massa Serbu Konjen Tiongkok Terkait PLTA Batangtoru

oleh -277 views

garudaonline, Medan: Puluhan massa seruduk Konsulat Jenderal Tiongkok di Jalan Wali Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (1/3).

Dalam aksinya para pengunjuk rasa ini meneriakkan protes dengan membawa poster berisi penolakan karena menurut para pengunjuk rasa PLTA Batangtoru dibangun lewat investasi negeri berjuluk Negeri Tirai Bambu itu.

Dalam aksinya, diketahui seorang massa mengenakan kostum orang utan. Sementara yang lainnya memakai topeng dan nemegang poster penolakan.

Dana Tarigan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut mengatakan aksi ini dilakukan jelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan (PTUN Medan) mengenai gugatan mereka terhadap izin lingkungan PLTA Batangtoru. Izin itu dianggap cacat.

Ekosistem Batangtoru adalah rimba terakhir yang ada di Pulau Sumatera. Harangan (Hutan dalam bahasa Batak) Batangtoru dengan luas sekitar 1.400 km persegi menjadi habitat Orang Utan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). Jumlahnya kini terancam punah. Tidak sampai 800 individu lagi yang tersisa.

Sungai Batangtoru yang mengalir dari hutan juga menjadi tempat bergantung perairan untuk 1.200 hektar lahan pertanian masyarakat.

“Kehadiran PLTA juga dipastikan bakal merusak habitat dan ekosistem Batang Toru yang berimplikasi pada kepunahan hewan atau tumbuhan yang menjadi identitas Tapanuli Selatan (Tapsel),” kata Dana.

Saat ini, masyarakat belum merasakan betul dampak pembangunan PLTA. Namun jika tetap diteruskan, PLTA akan mengancam kehidupan. Baik kepada satwa dilindungi dan manusia di sekitar kawasan.

Pembangunan PLTA awalnya didanai oleh Bank Dunia (World Bank). Namun dana itu dihentikan dengan pertimbangan berbagai hal. Kemudian pendanaannya dilanjut oleh Tiongkok. Jumlah investasi yang masuk mencapai puluhan triliun.

“Kami tidak anti pembangunan hanya saja perlu kita menyelaraskan pembangunan dengan meminimalis kerusakan lingkungan hidup dan mengurangi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Jika pembangunan akan menyumbang kehancuran lingkungan hidup dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat harus dihentikan,” tukasnya.

Walhi sempat menyurati Bank Of China di Medan. Namun hingga kini belum ada tanggapan.

Lokasi pembangunan PLTA masuk dalam zona merah gempa. Hal itu juga sudah diungkapkan saksi ahli saat persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Peryataan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan di zona merah gempa. Begitu juga dengan pemukiman masyarakat, apalagi bendungan besar seperti PLTA,” tegasnya.

Aksi tidak diwarnai orasi seperti biasanya. Massa hanya diam, memegang poster berisi protes.

Selang beberapa saat sekuriti Konjen Tiongkok membuka gerbang. Surat itu diterima oleh sekuriti.

Massa lantas langsung membubarkan diri. Aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. (Voshkie)

Berikan Komentar