Masyarakat Madina Minta Kejatisu Tuntaskan Dugaan Korupsi Pembangunan TRB dan TSSS

oleh -713 views
Seratusan massa mempertanyakan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah

garudaonline – Medan | Seratusan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Selasa 23 Oktober 2018.

Mereka meminta Korps Adhyaksa menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri Syariah (TSSS).

“Selama 10 bulan sudah berjalan kasusnya, bahkan hingga beberapa kali aksi demo yang dilakukan tetapi belum juga ada tindak lanjutnya. Kami minta Kejaksaan agar segera menuntaskan penyelidikan kasus ini. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melaporkan kasus ini ke KPK,” ujar massa.

Massa juga meminta Kejati Sumut menyelidiki pernyataan Bupati Madina yang mengakui bahwa biaya pembangunan TRB dan TSSS adalah uang pribadinya seperti yang tertuang dalam Baliho Maklumat Bupati pada 14 Februari 2018. Padahal, dana pembangunan berbagai fasilitas tersebut dimasukkan dalam APBD dan P-APBD Madina 2017.

“Selain itu pengadaan barang dan jasa pembangunan TRB dan TSSS berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kami minta agar jaksa memanggil dan memeriksa Bupati Madina karena diduga kuat merupakan inisiator dan aktor intelektual dalam pembangunan berbagai fasilitas bangunan di kedua taman tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Asintel Kejati Sumut, Leo Simanjuntak yang menerima aksi massa mengatakan kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan. Selain itu, hingga kini sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangannya.

“Sudah ada beberapa orang yang diperiksa dan kasusnya hingga kini masih dalam penyelidikan. Proses ini harus berjalan sesuai dengan aturan yang kita lakukan, karena itu harus ada pemeriksaan saksi dan keterangan ahli,” urai Leo.

Leo menambahkan, penyidik juga telah meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menghitung potensi kerugian negara. Selain itu, beberapa ahli juga telah dihadirkan untuk dimintai keterangannya.

“Potensi kerugian negara belum dapat diberikan oleh BPKP. Kami tidak akan mempeti-es-kan kasus ini. Proyek itu harus tepat waktu dan sasaran, ini yang sedang digali oleh penyidik pidsus. Besok pagi saya akan berkordinasi dengan Aspidsus untuk segera memerintahkan tim menyampaikan bagaimana status perkara ini,” bebernya.

(voshkie)

Berikan Komentar