KemKominfo Perkenalkan Tanda Tangan Digital di Medan

oleh -307 views

garudaonline – Medan | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Keamanan Nasional menggelar seminar dan workshop keamanan informasi menggunakan Infrastruktur Kunci Publik (IKP) Tanda Tangan Digital (TTD) atau Digital Sinagture, di Hotel Grand Serela Jalan Gatsu Medan Kamis (24/11/2016).

Kegiatan yang dibuka Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) , diikuti oleh seribuan peserta dari berbagai kalangan diantaranya Profesional, pejabat pemerintahan, akademisi, mahasiswa dan seluruh stakeholder di Kota Medan dan Sumatera Utara. Hadir mewakili Gubernur Sumut Erry Nuradi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Noval Mahyar dan Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait.

Dalam sambutannya Semuel Abrijani Pangerapan mengaku bangga dengan banyaknya peserta seminar yang hadir. Bahkan jumlah peserta seminar yang hadir di Medan melebihi jumlah peserta di beberapa Kota sebelumnya. Dengan tingginya animo masyarakat yang hadir mengikuti seminar dan workshop tersebut Samuel mengharapkan dapat menjadi agen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan TTD pada layanan online.

Dikatakan Semuel saat ini setidaknya ada 50 persen dari total masyarakat Indonesia pengguna internet. Artinya TTD ini harus dimiliki setiap pengguna internet demi mewujudkan E-government yang efektif dan efisien, meningkatkan transparansi dan keamanan pelayanan publik serta mendukung perkembangan cyber security dalam praktik sistem dan transaksi elektronik nasional.

“Sekitar 50 persen atau sekitar 130 juta penduduk kita menggunakan internet. Artinya memang cukup banyak. Untuk itu perlu adanya TTD ini seperti halnya untuk memastikan kalau email yang digunakan seseorang memang benar miliknya. Termasuk juga untuk transaksi lainnya tanpa harus menggunakan tanda-tangan basah kita sudah bisa memastikan kalau tandatangan kita itu sah dimata hukum,” ujarnya.

Dikatakan Semuel menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sebagai informasi elektronik, tanda tangan elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Agar mencapai tujuannya sebagai alat verifikasi dan autentikasi, tanda tangan elektronik harus terikat pada informasi elektronik lainnya yang merupakan substansi dari dokumen elektronik itu sendiri.

”Seminar dan workshop ini diharapkan menjadi suatu langkah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di kehidupan sehari-hari serta pentingnya kemampuan berbagai institusi pemerintah maupun sektor swasta dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Agar tanda tangan elektronik menjadi sah, sebuah informasi dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat minimum baik Subyek maupun obyeknya. Syarat subyektif meliputi kualitas penanda tangan. Data-data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada si penanda tangan.

Begitu juga dalam proses penandatanganan, data-data tersebut hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Hal ini membutuhkan sistem proteksi yang mumpuni sehingga pihak lain tidak dapat menggunakannya untuk perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tanda tangan elektronik juga memerlukan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan baik keamanannya maupun informasi elektronik yang terkait dengannya. Sistem keamanan ini meliputi dapat diketahuinya perubahan tanda tangan elektronik maupun informasi elektronik setelah penandatanganan.

Sistem keamanan juga harus memiliki cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangan agar dapat menentukan hak dan kewajiban subyektif. Sistem ini harus memiliki teknik tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuannya terhadap informasi elektronik yang terkait

“Selama ini kita hanya mengetahui UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE itu hanya karena adanya pencemaran nama baik. Tapi sebenarnya jauh dari itu sebenarnya UU ITE ini cukup luas termasuk soal TTD ini. Makanya kita berharap dari 1000 peserta yang hadir ini bisa menyadarkan masyarakat pengguna internet lainnya untuk memiliki TTD,” ujarnya.

Sementara itu Gubsu Erry Nuradi dalam sambutan yang dibacakan Noval Mahyar menyambut baik digelarnya seminar dan workshop TTD oleh Kemenkominfo. Diharapkan program ini bisa disinerjikan dengan Program Pemprovsu smart Provinsi yang masih dalam proses. Apalagi Sumut memiliki wilayah yang cukup luas dengan 33 Kabupaten Kota.

“Dengan bersinerjinya TTD dan Smart Provinsi maka masyarakat bisa menanyakan langsung terkait layanan publik disetiap SKPD yang ada,”ujarnya.(BS)

Berikan Komentar