Korupsi Videotron, Kejari Gali Keterangan Mantan Kadis Perindag Kota Medan

oleh -513 views

garudaonline, Medan | Mantan Kepala Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan, Syahrizal Arief sudah dipanggil penyidik Kejari Medan sebanyak dua kali untuk dimintai keterangan.

Belum puas, penyidik akan memanggil kembali Arief untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan saran informasi massal (videotron) di Disperindag Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 3,1 miliar.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Haris Hasbullah.

“Kita sudah panggil dia (Syahrizal Arief) dua kali untuk dimintai keterangan. Terakhir kali dipanggil dua minggu lalu,” kata Haris saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/10).

Menurut Haris, penyidik akan terus memanggil Arief untuk mendalami keterlibatannya.

“Kita akan panggil lagi jika kita perlukan keterangan dia nantinya,” sebut Haris. Haris menyatakan penyidik terus memanggil saksi-saksi dalam kasus ini.

Penyidik sudah mengirimkan berkas ke auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut. Penyidik sudah mengantongi nama nama tersangka dan akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

“Untuk menghindari prapid (praperadilan) setelah ditetapkan tersangka, kita tarik dulu benang merah dengan mendalami keterlibatan tersangka dari keterangan saksi,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri beberapa waktu lalu.

Bahkan, penyidik juga mendalami keterlibatan pejabat diatas Kadis Perindag Kota Medan.

“Kemungkinan itu selalu ada. Tapi kita belum bisa pastikan karena masih dalam tahap penyidikan,” cetus Bobbi.‬

Sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 02/N.2.10/FD.1/08/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, penyelidikan kasus tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan. Bobbi menyebut, penyidikan berawal dari dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan pengadaan videotron.

“Ini bermula adanya dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengadaan sarana informasi massal tentang pemasangan iklan layanan masyarakat pada videotron milik Pemko Medan,” sebutnya.

Untuk objek penyidikan dilakukan diempat titik seperti Pasar Palapa, Pasar Aksara, Pusat Pasar dan Pasar Petisah serta Pasar Kampung Lalang.

“Namun, keberadaan videotron tersebut tidak berfungsi dalam memberikan informasi kebutuhan harga pokok kepada masyarakat. Untuk secara fisik sudah dilakukan pengecekan oleh penyidik. Tapi, belum dilakukan pengecekan secara saksi ahli,” jelas Bobbi. (Endang)

Berikan Komentar