Mahasiswa Desak Kejati Periksa Plt Direktur RS Haji Medan

oleh -407 views

garudaonline, Medan | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa (Formasi) Sumut mendesak agar Kejati Sumut untuk memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit (RS) Haji Medan, Dr Diah Retno terkait dugaan korupsi di rumah sakit milik Pemprov Sumut tersebut.

Desakan itu dilontarkan massa saat beraksi di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (25/10/2016). Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar Gubernur Sumut, T Erry Nuradi segera mencopot Plt Direktur RSU Haji Medan tersebut.

“Kami desak Kejatisu untuk memeriksa Plt Direktur RS Haji Medan,” teriak M Adnan Lubis selaku Koordinator Aksi. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut, berdasarkan Keputusan Gubsu Nomor 188-44/580/KPTS/2014 tentang pembagian jasa pelayanan RSU Haji Medan dan Pergubsu No 20 Tanggal 24 april 2014 Pasal 90 tentang tata kelola RS Haji Medan, ada pemberian insentif senilai Rp 1.429.895.058.

“Kami menduga, dalam realisasi pembayaran dana insentif tersebut banyak yang tidak sesuai sehingga terindikasi korupsi,” sebut Adnan.

‪Massa menyebutkan, indikasi korupsi dalam pembayaran dana insentif tersebut semakit kuat dengan adanya surat perintah dari Kejari Deliserdang No print : 05/N.2.22/fd.1/03/2015 dan telah memeriksa Plt Dirut RS Haji Medan.‬

“Namun anehnya, yang bersangkutan masih berkeliaran bebas. Padahal, kami menduga sudah cukup bukti untuk ditahan,” ucap Adnan.‬

Bukan hanya itu, mereka juga mengungkapkan, sebelum menjadi Plt Dirut RSU Haji Medan, Dr Diah Retno juga diduga tersandung kasus dugaan kasus korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam proyek pengadaan alat CT Scan senilai sekitar Rp16 miliar yang dikerjakan PT Dian Graha pada Tahun 2014.

Selain itu, proyek pembangunan gedung lantai 2 Hijir senilai Rp7,4 miliar yang dikerjakan PT Karya Prima Kontrindo pada Tahun 2014. Dimana, hingga saat ini gedung belum dapat digunakan sebagai mestinya.‬

Selanjutnya, pengadaan alat-alat kedokteran bedah sebesar Rp 8.778.529.925 dikerjakan PT Roda Inti Nusantara yang bersumber dari APBD Prov­su Tahun 2014. Pengadaan alat kedokteran umum sebesar Rp 3.719.768.580 dikerjakan PT Dimyon Harapan Putra yang bersumber dari APBD Provsu Tahun 2014.‬

“Kami menduga temuan pe­nge­lolaan proyek di RSU Haji Medan, syarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sampai hari ini belum ada ke­je­lasan mengenai status hukum­nya. Kasus ini kami nilai seperti dipeties kan oleh penegak hu­kum yang ada di Sumut,” tegas Adnan.

Aksi puluhan massa ini diterima oleh Kasubsi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Yosgernold Tarigan. “Kami terima aspirasi adik-adik dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum,” cetus Yosgernold. (Endang)

Berikan Komentar