Pengelola Parkir di Medan Diminta Patuhi Perda Parkir

oleh -175 views
Kasatlantas Polrestabes Medan Kompol T Rizal Moelana SH SIK (kanan), dan Kapolsek Medan Barat Kompol Victor Ziliwu SH SIK MH (kiri) membantu mendorong angkot pengunjuk rasa yang mogok di tengah jalan

garudaonline – Medan | Pasca disahkannya ketentuan Perda Pajak Parkir Kota Medan pada Mei 2016 lalu, ternyata masih banyak perusahaan pengelola parkir dinilai tidak patuh terhadap aturan tersebut.

Pasalnya, hingga kini masih banyak pengelola parkir dengan seenaknya melakukan pengutipan tarif parkir yang melebihi dari ketentuan. Konsumen seakan dipaksa untuk membayar tarif parkir di luar aturan yang ada. Keberatan konsumen seringkali tidak direspon bahkan mengganggap sikap pengelola parkir mendapat ‘restu’ dari Pemko Medan.

Tarif parkir berdasarkan perubahan Perda Pajak Parkir untuk kendaraan roda empat sebesar Rp3 ribu sampai Rp5 ribu, sedangkan untuk parkir progressif tarif dasar sebesar Rp3 ribu sampai Rp5 ribu dan untuk penambahan satu jam pertama akan dikenakan tambahan sebesar Rp2 ribu sampai Rp4 ribu.

Untuk tarif parkir VIP sebesar Rp35 ribu tanpa dikenakan penambahan tarif parkir dan untuk parkir vallet sebesar Rp40 ribu tanpa dikenakan penambahan tarif parkir. Sedangkan, untuk roda dua dan roda tiga tarif parkirnya sebesar Rp2 ribu Rp3 ribu.

Direktur Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (LSM-GEPAMA) Sumut, B Prasetya menilai, masih banyak perusahaan pengelola parkir yang tidak patuh terhadap ketentuan Perda Pajak Parkir Kota Medan disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemko Medan.

Ditambahkannya, diduga penyebab merajalela pengelola parkir ‘nakal’ karena Pemko Medan terkesan melakukan pembiaran dengan praktek pungli yang dilakukan pengelola parkir. Target setoran pajak parkir yang terpenuhi dari pengelola parkir membuat Pemko Medan tidak hadir untuk mengawasi dan memberi sanksi tegas jika terjadi pelanggaran.

“Pemko Medan dinilai gagal melindungi rakyatnya karena tidak hadir menindak praktek nakal pengelola parkir,” kata B Prasetya, Sabtu (22/10/2016).

Seharusnya Pemko Medan harus memberikan sanksi dan mencabut izin pengelolaan parkir perusahaan nakal yang mengutip tarif parkir melebihi yang diperbolehkan.

“Petinggi Dispenda Kota Medan harus berperan aktif menelusuri praktek nakal pengusaha parkir, bukan sebaliknya hanya mementingkan besarnya pendapatan pajak parkir,” ungkapnya.(red)

Berikan Komentar