PLN Sumut Jangan Semena-mena Lakukan PHK

oleh -368 views

garudaonline, Medan | Ratusan massa mengatasnamakan diri ‘Geber BUMN’, terdiri dari Serikat Pekerja Pembaca Meter Listrik Sumatera Utara (SP2MLSU), Serikat Pekerja Pembangkit Listrik Sumatera Utara (SP KITLIS-SU), Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI (SP LEM SPSI), menggelar demo di DPRDSU, Selasa (15/11).

Dalam orasinya, massa menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PLN Persero Wilayah Sumatera Utara.

“Kami minta kepada PLN jangan mem-PHK-kan kami secara sepihak,”tegas Rifky, orator aksi. Selain itu, dalam tuntutannya mereka juga minta agar PT PLN wilayah Sumut menghapuskan vendor di PT PLN wilayah Sumut.

“Kami juga menolak Sistem Aplikasi Catat Meter Terpusat (ACMT). PT PLN harus memutus kontrak dengan vendor-vendor yang bermasalah, dan meminta Komisi E DPRD Sumut untuk membentuk Pansus OS PLN,” pintanya.

Rifky mengimbau, para pekerja menuntut agar hak-hak mereka sebagai karyawan dipenuhi. Beberapa hak tersebut antara lain, mengangkat karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap dan memberikan dana pensiun.

“Hal ini mengacu UU No 13/2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13. Dalam UU tersebut tidak ada karyawan outsourcing, kecuali supir dan cleaning service,” katanya.

Sementara itu, salah seorang peserta aksi mengatakan, pemberlakuan sistem ACMT ini membuat 65 persen pekerja pencatat meteran harus terkena PHK. Sistem ACMT ini mulai diterapkan PT PLN Wilayah Sumut sejak Juli 2016 lalu.

“Penerapan sistem ACMT ini membuat pekerjaan tiga orang nanti hanya dilakukan satu orang. Jika dahulu satu orang mencatat sekitar 2000 rumah, maka bayangkan sendiri bagaimana nantinya kinerja pencatat meteran ke depan,” ujarnya.

Dia juga mengaku sudah sejak 1994 bekerja sebagai pencatat meteran listrik dari rumah ke rumah di wilayah Binjai. Namun, setelah 22 tahun bekerja, kontraknya justru tidak diperpanjang dan seakan ditelantarkan begitu saja tanpa mendapatkan hak normatif, walaupun sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai pencatat meteran listrik.

“Setelah 22 tahun bekerja, kontraknya justru tidak diperpanjang dan seakan ditelantarkan begitu saja tanpa mendapatkan hak normatif, walaupun sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai pencatat meteran listrik,” ujarnya sedih. (Mike)

Berikan Komentar