Soal Kebiri, KPAID dan IDI Sumut Beda Pendapat

oleh -423 views

garudaonline – Medan | Pengesahan Perppu No 1/2016 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 23/2002 tentang perlindungan anak (Perppu kebiri) menjadi Undang Undang (UU) disambut positif oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara (Sumut). Dengan disahkannya UU itu, KPAID Sumut meminta pemerintah dapat dengan tegas menjalankan UU tersebut.

“Kita yang berkecimpung di perlindungan anak sangat mendukung sepenuhnya UU ini. Namun, kita harapkan, pemerintah juga segera dapat menerbitkan PP nya, supaya UU itu bisa dijalankan dengan tegas,” ujar Ketua KPAID Sumut, Zahrin Piliang, Selasa (18/10/2016).

Zahrin mengungkapkan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual anak dinilainya selama ini masih sangat lemah. Sehingga dengan adanya hukuman kebiri ini, diharapkannya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatannya.”Ancaman hukuman yang ada selama ini hanya kurungan 3-15 tahun saja. Ini masih sangat lemah. Jadi hukuman kebiri kita harapkan dapat memberikan efek jera,” terang Zahrin.

Tak hanya pemerintah, Zahrin juga berharap kepada semua pihak dapat mengikuti UU yang sudah disahkan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pihak yang sudah ditetapkan sebagai eksekutor kebiri.

Namun, sebagaimana yang diketahui, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap bersikukuh untuk menolak profesinya ditetapkan sebagai eksekutor, meskipun UU nya sudah dikeluarkan. Itu sebabnya, pemerintah menurut Zahrin, harus tegas dalam menjalankan UU itu.

“Jika dipandang dari sisi dokter memang kebiri ini menyakiti manusia. Tapi disisi lain, kan ada juga korban yang menderita akibat kejahatan yang didapatnya. Untuk itu, UU ini harus tetap dijalankan bahkan pemerintah harus mengambil sikap tegas. Jika memang sampai diperlukan, harus dicari eksekutor lain apabila IDI tetap menolaknya,” papar Zahrin.

Sebelumnya, Sekretaris IDI Sumut, dr Khairani Sukatendel SpOG menegaskan, IDI akan tetap konsisten untuk menolak hukuman kebiri itu. Ia bahkan mengatakan, IDI tidak mau melaksanakan UU yang telah disahkan oleh Eksekutif dan Legislatif itu.”Dasar UU yang salah bagimana mau kita ikuti. Dokter bukan algojo dalam hukuman kebiri,” tegasnya.

Khairani mengatakan, bahwa dokter tidak bisa menjadi eksekutor dikarenakan pengabdiannya kepada prinsip profesi kedokteran yang tidak membeda-bedakan pasien. Ia juga menyatakan, selain menolak dokter dilibatkan dalam hukuman itu, dirinya juga lebih setuju jika pelaku cukup di hukum seberat-beratnya.

“Hukuman kebiri ini memaksa dokter untuk sakiti manusia. Sedangkan dokter tidak pernah diajarkan untuk menyakit. Jadi hukuman kebiri itu bukan suatu penyelesaian,” pungkasnya. (BS)

Berikan Komentar