Minimal 50% Pajak Rokok Daerah Untuk Kesehatan

oleh -816 views

garudaonline – Medan | Pajak rokok daerah minimal 50 persennya harus digunakan untuk membangun kesehatan masyarakat. Penggunaan pajak rokok untuk kesehatan ini dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif di masyarakat.

“Pajak rokok daerah ini harus bisa digunakan seoptimal mungkin untuk membiayai pembangunan kesehatan. Khususnya yang terkait dengan upaya pengendalian tembakau,” kata Koordinator Advokasi Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia Elisabeth, Rabu 27 September 2017.

Dia menyebutkan, realisasi pajak rokok provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir juga terus meningkat. Pada 2014 realisasinya hanya sebesar 72.13%, lalu naik pada 2015 menjadi 102.64%, dan kembali naik di tahun 2016 menjadi 133.77%.

“Jadi pajak rokok ini bisa digunakan misalnya untuk meningkatkan promosi kesehatan, kesehatan ke keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama,” jelasnya.

Elisabeth memberi contoh daerah yang mengoptimalkan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat adalah Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Pergub, di mana 50% dana untuk kesehatan, minimal 90% nya untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan paling banyak 10% untuk kegiatan penegakan hukum.

“Sedangkan di Sumut, seperti di Serdang Bedagai, pajak rokok tahun 2017 yang diterima Rp 17 M, dialokasikan sebesar Rp 12,5 M untuk rumah sakit, Rp 3,5 M untuk Dinkes membiayai Promkes, ruang paru dan alkes, dan Rp 500 juta di Bappeda untuk membiayai rapat koordinasi dan kegiatan lainnya terkait kesehatan.

“Di Kota Tebing Tinggi, pajak rokok tahun 2017 sebanyak Rp 9 M dialokasikan untuk pembelian alat CT-SCAN Rumah Sakit Umum. Sehingga untuk mempercepat upaya peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat, diperlukan sinergitas program,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Medan, Pocut Fatimah menyatakan pemanfaatan pajak rokok dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat di Kota Medan. Oleh karena itu ia beranggapan, sangat wajar apabila pajak rokok diberikan kepada sektor kesehatan.

“Rokok itu adalah produk yang merusak. Jadi beban dampaknya itu memang sudah seharusnya diberikan pada yang merusak (perokok),” tandasnya.

(fidel)

Berikan Komentar