Ombudsman: Pelayanan di Sumut Sangat Rumit dan Menyusahkan Masyarakat

oleh -176 views

garudaonline, Medan: Beberapa pelayanan di Sumatera Utara disebut tergolong sangat rumit dan menyusahkan masyarakat.

Hal ini dipertegas oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan bahwa beberapa pelayanan yang termasuk krusial itu seperti pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), layanan kesehatan, layanan pendidikan, kesejahteraan sosial (Kesos), layanan perizinan dan layanan dalam mengakses keadilan.

“Kondisi seperti ini terus berulang meski sudah sering disoroti. Sementara, upaya perbaikan layanan yang dilakukan para penyelenggara, belum memberi hasil yang signifikan untuk perbaikan layanan. Karena terbukti, layannya masih terus dikeluhkan dan disampaikan masyarakat ke Ombudsman,” kata Abyadi, Senin (7/1).

Abyadi menjelaskan bahwa substansi laporan yang dikeluhkan masyarakat terkait layanan krusial ini adalah terkait soal standar pelayanan yang tidak ada. “Meski ada juga unit layanan yang sudah memiliki dan mempublis standar layanan, tapi masalahnya tidak diaplikasikan atau tidak diterapkan dalam penyelenggaraan layanan,” jelasnya.

Selain itu, Abyadi juga mengungkapkan bahwa yang juga sering disampaikan masyarakat ke Ombudsman adalah, ketidakkonsistenan penerapan standar waktu layanan. “Dalam proses pengurusan KTP dan Adminduk lainnya misalnya, masih sering disampaikan ke Ombudsman bahwa ada yang urus e-KTP tidak siap kendati sudah berbulan-bulan proses pengurusannya. Ini masalah yang sangat menyulitkan masyarakat. Dan masalah seperti ini sering disampaikan ke Ombudsman,” ungkapnya.

Abyadi sendiri mengaku bingung kenapa begitu sulit melakukan perbaikan layanan pengurusan e-KTP dan Adminduk lainnya. Padahal, Dirjen Kemendagri selalu mengatakan bahwa blangko e-KTP tidak masalah lagi. Stok selalu ada.

“Apa benar terkendala jaringan? Masa di zaman teknologi sekarang ini masih terkendala jaringan? Saya kira, ini perlu jadi perhatian serius Pak Walikota,” tuturnya.

Ombudsman juga berharap, agar seluruh penyelenggara pelayanan publik menjadikan tahun 2019 sebagai momentum untuk memperbaiki pelayanan publik.

“Bangun komitmen bersama di seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, mulai dari pimpinan hingga ke bawah untuk memperbaiki layanan. Mudahkan urusan masyarakat, hentikan pungli dan korupsi,” tegas Abyadi. (dfnorris)

Berikan Komentar