Pelayanan di Pakpak Bharat Diklaim Normal Pasca OTT KPK

oleh -641 views

garudaonline, Medan: Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diklaim normal pasca Bupati Remigo Yolando Berutu terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi tugas harian kepala daerah dilaksanakan sekretaris daerah.

“Kami akan tetap pertahanankan disiplin, sehingga tugas-tugas kami dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Sahat Banurea, Rabu 21 November 2018.

Sahat mengatakan sudah mendapat radiogram dari Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Pakpak Bharat. Perintah itu diterimanya pada Senin 19 November 2018.

“Sebenarnya mulai Senin (19/11) kemarin kita (Pemkab Pakpak Bharat) sudah mulai aktif bertugas. Kami sudah melaksanakan tugas seperti biasa sejak hari Senin, dan selanjutnya akan terus seperti itu,” paparnya.

Menurut Sahat, untuk tugas-tugas yang sifatnya strategis, seperti penyusunan RAPBD, masih harus konsultasi dengan Pemprov Sumut. “Kita menunggu arahan dari bapak gubernur atau pemerintah provinsi, apa yang harus kita laksanakan terkait hal itu,” jelas Sahat.

Sahat menambahkan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pakpak Bharat telah diimbau supaya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.

“Kita tetap monitor supaya tugas-tugas kita, tugas pelayanan kepada masyarakat, dapat berlangsung dengan baik,” sebut Sahat.

Kekosongan kepala daerah di Pakpak Bharat otomatis terjadi menyusul penangkapan Bupati Remigo Yolando Berutu oleh KPK, Miinggu (18/11). Sementara Wakil Bupati Maju Ilyas Padang, meninggal dunia di Jakarta pada 20 Februari 2018 lalu.

Seperti diketahui, Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat ini diduga menerima uang suap sebesar Rp 550 juta dari kontraktor. Tak hanya Remigo, KPK juga mencokok sejumlah orang yang diduga terlibat.

Reminggo diduga menginstruksikan kepada para Kepala Dinas untuk mengamankan semua pengadaan proyek. Reminggo juga diduga menerima pemberian-pemberian lainnya terkait proyek di Pemkab Pakpak Bharat melalui para perantara dan orang dekatnya yang bertugas untuk mengumpulkan dana. (voshkie)

 

Berikan Komentar