FPI Bantah 2 Desember Aksi Makar

oleh -429 views

garudaonline – Jakarta | Habib Novel menyatakan demo 212 adalah aksi super damai, aksi berdoa bersama untuk keselamatan bangsa, dan bebas dari praktik anarkis apalagi makar, ungkap Habib Novel itu menampik dugaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian

“Aksi Bela Islam III pada 2 Desember yang dimotori GNPF MUI murni aksi sangat damai. Agenda dalam aksi hanya berdoa bersama untuk keselamatan bangsa, disana ada istighosah dan sholat jumat berjamaah. GNPF-MUI juga tidak pernah mengagendakan aksi di tanggal 25 November ini, kalo ada kabar yang mengatakan kita akan makar atau geruduk DPR di tanggal 25 itu fitnah,” kata Novel saat dikonfirmasi JPNN, Selasa (22/11/2016).

Novel mengatakan jika ada kabar yang menyebutkan Aksi 212 akan ada upaya praktek memisahkan diri dari NKRI, itu murni fitnah untuk memprovokasi dan upaya penggembosan aksi.

Dia memastikan, dalam Aksi Bela Islam III nanti semua ulama, kiai, da’i, dan para habaib berdoa bersama untuk tegaknya keutuhan NKRI dan menolak semua bentuk perbuatan intoleran atau penistaan terhadap agama

“Isu seperti ini udah biasa terjadi. Kami selalu diserang, pihak-pihak yang tak bertanggung jawab berinisiatif menunggangi. GNPF-MUI cinta Indonesia, tidak mungkin akan makar,” pungkas Novel.

Sementara itu, komentar juga datang dari Sekjen Eksekutif SNH Advocacy Center, Harry Kurniawan yang mengatakan, pemerintah Jokowi bahkan lebih represif.

Buktinya sampai keluar pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang melarang rencana aksi massa Bela Islam III pada 2 Desember mendatang.

Menurut dia, pernyataan Kapolri tersebut jelas melanggar UU.

“Penyampaian pendapat di muka umum dilindungi Undang-Undang,” ujar Harry melalui siaran pers SNH Advocacy Center, Selasa (22/11/2016).

Justru, lanjut dia, apabila ada yang menghalang-halangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum itu suatu kejahatan.

“Pelakunya (menghalang-halangi) dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana Pasal 18 UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” terang Harry.

Lebih lanjut Harry menjelaskan, sepatutnya hak-hak rakyat dihormati karena Indonesia adalah negara demokrasi.

“Salah satunya adalah menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar advokat yang menekuni bidang human rights ini”.

Jika kemudian muncul rencana aksi susulan itu bentuk dari buruknya equality before the law di Indonesia.

“Perkara yang sama namun perlakuan yang berbeda tentunya sangat disayangkan terlebih tersangka penista agama Basuki Tjahaja Purnama yang sudah berstatus tersangka masih menunjukan itikad yang kurang baik,” kritiknya.

Menurut dia, sudah tepat kiranya apabila hari ini Ahok yang jadi diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka ditahan agar tidak terjadi keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.

“(Semisal) tersangka akan mengulangi tindak pidana sebagaimana KUHAP mengaturnya, tutup Harry.(pjs)

Berikan Komentar