Gubsu Lantik 7 Komisioner KPID Sumut

oleh -449 views

garudaonline – Medan | Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi yang diwakili Sekretaris Daerah Hasban Ritonga melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, Selasa (4/10/2016).

Pelantikan yang diadakan di ruang Kenanga, Lantai VIII, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro tersebut berlangsung hikmat dan lancar.

Para Komisioner KPID Sumut yang dilantik adalah Adrian Akbar Harahap, Rahmad Karo- karo, Jaramen Purba, Ramses Simanullang, Mutia Atikah, M Syahrir dan Parulian Tampubolon. Pelantikan  Komisioner KPID Sumut ini berdasarakn keputusan gubernur Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi yang diwakili Sekretaris Daerah Hasban Ritonga dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan penjabaran dari UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. KPID dibutuhkan sebagai bagian dari wujud peran serta publik dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat atau publik.

“Secara konseptual posisi ini mendudukkan kpi sebagai lembaga independen yang biasa disebut state auxiliary institution atau lembaga penunjuang sistem kenegaraan,” katanya.

Untuk menujang optimalisasi pengawasan penyiaran indonesia, kata Hasban, UU nomor 32 tahun 2002 mengharuskan pembentukan KPI di tingkat Pusat maupun Provinsi. “KPID sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di daerah bersangkutan,” jelasnya.

Dilantiknya para Komisioner KPID ini, diharapkan nantinya dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebaik baiknya sesegera mungkin/ dan bekerjasama dengan televisi yang ada di sumatera utara dan nasional.

Komisione KPID Sumut, Parulian Tampubolon mengaku bersyukur atas pelantikan ini. Dirinya berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengakomodir kepentingan dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara.

“KPID Sumut mempunyai fungsi menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahu 2002 tentang penyiaran. Setelah pelantikan ini kita akan melakukan konsiladasi dan membuat dan pematangan  program yang sudah ada,” pungkasnya.(Red)

Berikan Komentar