Tak Terima Rekannya Ditetapkan Tersangka, Warga Matio Demo Bupati Tobasa

oleh -259 views

garudaonline – Balige | Sejumlah warga Dusun Matio dan Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Tobasa, Rabu (21/12). Mereka tidak terima atas adanya dugaan kriminalisasi terhadap rekan mereka.

Koordinator aksi Yanci Pardede (27) mengatakan, aksi tersebut digelar untuk meminta perhatian Bupati Tobasa Darwin Siagian atas apa yang dialami sejumlah warga Dusun Matio dan Tungko Nisolu. Dimana ada empat warga daerah itu ditetapkan penyidik Polres Tobasa sebagai tersangka atas dugaan perambahan dan pembakaran hutan walau memang tidak dilakukan penahanan. Keempat warga tersebut, Dirman Rajagukguk, Hotman Siagian, Parlindungan Siagian dan Parasian Siagian.

“Yang melaporkan TPL. Inilah yang kami anggap bentuk kriminalisasi,” katanya.

Sementara, Ketua Aman Tano Batak Roganda Simanjuntak yang turut dalam aksi itu menjelaskan, penetapan tersangka itu bermula ketika keempat warga membakar kebun di ladang milik mereka pada Maret lalu. Masyarakat menganggap bahwa ladang itu adalah milik pribadi, warisan leluhur mereka. Sementara di pihak lain, TPL mengklaim bahwa lahan tersebut adalah kawasan konsesi perusahaan. Atas dasar itulah warga dilaporkan hingga ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang dibakar bukan hutan. Hanya sisa-sisa hasil tanaman sebelumnya untuk ditanami kembali. Tidak ada penebangan dan pembakaran tanaman eukaliptus. Lantas hal itu dianggap perambahan dan pembakaran hutan. Hal itulah yang sangat kami sesalkan. Sepertinya masyarakat diintimidasi dengan dasar kepemilikan hak mengusahai lahan tersebut dari pemerintah. Tidak lagi menghargai masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di daerah itu,” katanya.

Dijabarkan, kondisi pemukiman warga Dusun Matio hanya berjarak sekitar 200 meter dari kebun eukaliptus milik TPL. Oleh masyarakat sekitar meyakini bahwa lahan yang sudah diusahai TPL adalah tanah adat mereka. Dimana perkampungan tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum kehadiran TPL di daerah itu. Namun warga tidak berdaya ketika pemerintah menetapkan perkampungan itu sebagai kawasan hutan negara.

“Pihak kehutanan secara sepihak menetapkan lahan itu sebagai kawasan hutan negara dan diberikan izin ke TPL untuk mengusahai. Itu tanah adat mereka. Mereka tidak tahu daerah itu ditetapkan jadi hutan negara. Yang mereka tahu, lahan itu sudah dikelola leluhur mereka secara turun-temurun,” katanya.

Mereka juga menyampaikan kekesalannya karena pada aksi pada Sabtu (17/12) lalu di Kantor TPL Sektor Simare, Habinsaran, perwakilan TPL menyampaikan bahwa mereka bersedia mencabut pengaduan dengan syarat masyarakat menyerahkan tanah yang diklaim kepada TPL.

“Kalaulah itu benar kawasan TPL, apakah TPL langsung gulung tikar ketika menyerahkan 1 hektare lahan untuk masayarakat yang tinggal di daerah itu secara turun-temurun?” katanya.

Untuk itulah mereka meminta Bupati Tobasa memperhatikan apa yang mereka sampaikan. “Yang kami minta, bagaimana agar rakyatnya dilindungi. Itu saja,” ungkapnya. (nta)

Berikan Komentar