Begini Pelanggaran Pilkada Siantar versi TRS dan Westo

oleh -755 views

garudaonline – Siantar | Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Teddy Robinson Siahaan-Zainal Purba (TRS-Zainal) dan nomor urut 4 Wesly Silalahi-Sailanto (Westo) kompak mengadukan soal adanya dugaan money politik dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan Kota Siantar yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang diduga dilakukan paslon Hulman Sitrous-Hefriansyah (Manis) ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provins Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu dikatakan kuasa hukum dari kedua paslon yakni Mulyadi, melalui sambungan selulernya, Senin (28/11/2016). Ada pun materi gugatan mereka ke Bawaslu, yakni adanya perbuatan yang dilakukan oleh terlapor menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif.

Kedua, adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan karena di bawah pengaruh terlapor. Ketiga, penyelenggara pemilihan yang tidak professional karena di bawah pengaruh terlapor.

“Ketiga hal ini dilaporkan oleh pelapor atau pemohon kepada Bawaslu Sumut karena perbuatan terlapor memberikan dampak yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, khususnya perolehan suara yang berhasil diraih oleh pasangan dimaksud,” paparnya.

Adapun bukti yang dilajukan oleh Wesly dan TRS, yakni pengakuan dari 500 orang saksi yang siap dihadirkan ke Bawaslu terkait tudingan mereka. Selain itu juga, Mulyadi membeberkan masalah-masalah yang mereka adukan kepada hetanews.

“Dalam rentang waktu Tanggal 14-16 November 2016, terlapor (Hulman Sitorus-Hefriansyah) melakukan pengumpulan formulir surat undangan memilih (formulir C6), melalui tim kampanye (tim sukses) di seluruh kelurahan di Siantar,” sebutnya.

Bahkan, pada proses pengumpulan formulir C6 tersebut, R Nainggolan yang merupakan salah satu anggota tim terlapor tertangkap tangan sedang mengumpulkan formulir C6 di rumahnya pada hari Senin (14/11/2016). Atas peristiwa tersebut, Ibnu Manurung melaporkan dan menyerahkan proses tindaklanjut tersebut ke Panwascam Siantar Utara yang hingga sekarang belum ada tindaklanjut.

Pengumpulan formulir dilakukan juga secara langsung di rumah terlapor. Mengetahui adanya perbuatan melawan hukum tersebut, masyarakat yang memiliki hak pilih yang menolak money politic mendatangi rumah terlapor untuk mengkonfirmasi perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016.

Namun, di dalam perjalanan diserang sekelompok orang yang memakai kayu dan senjata tajam berupa klewang di Jalan Mual Nauli, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur. Akibat penyerangan tersebut terdapat 5 orang warga yang terluka dan dibawa ke rumah sakit.

Peristiwa pidana tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar dan Polres Siantar yang hingga saat ini belum ada tindaklanjut serta pengumpulan C6 terjadi di seluruh wilayah pemilihan dan perbuatan tersebut, melibatkan penyelenggara pemungutan suara dan pengurus RT/RW dan Formulir C6 itu ditukarkan dengan uang sebesar Rp 100.000. Selain itu juga adanya mobilisasi pemilih yang jumlahnya ribuan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel).

Kata Mulyadi, mereka juga menduga adanya keterlibatan oleh penyelenggara pemilu. Dia menduga Panwaslih dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Siantar juga terlibat dalam pelanggaran tersebut.

“Permasalahan formulir C6 tidak dapat dilepaskan dari permasalahan daftar pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan daftar pemilih sengaja tidak disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh KPU Siantar beserta jajarannya, sebagai sebuah skema untuk melancarkan strategi terlapor melakukan politik uang.

“Kami melihat terdapat hubungan hukum yang kuat dimaksudkan untuk menguntungkan terlapor dengan tidak dilakukannnya pemutakhiran data pemilih setelah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar tertunda sekitar 1 tahun lamanya,” papar Mulyadi

Lanjutnya, pemutakhiran data pemilih perlu dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan secara administratif akan menjamin jumlah formulir C6 yang akan didistribusikan.

Sehingga tidak dilakukannya pemutakhiran data pemilih oleh KPU Siantar beserta jajarannya telah mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak langsung. Dengan demikian, perolehan suara terlapor merupakan dampak dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya yang dilakukan KPUD Siantar.

Bahwa KPUD Siantar menetapkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar yang berlangsung pada 16 November 2016 ditetapkan dan dikategorikan sebagai pemilihan susulan. Menurut Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015, maka pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih.

Selain KPUD Siantar, Mulyadi juga menyinggung Panwaslih yang tidak pernah menindak lanjuti laporan mereka. “Pelanggaran TSM yang terjadi dibiarkan terjadi oleh penyelenggara pemilihan dan tak dilakukan proses penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilihan.

“Kami melihat terdapat unsur kesengajaan yang menunjukkan penyelenggara pemilihan tidak professional menyelenggarakan Pilkada Siantar. Pengabaian dan/atau kesengajaan tersebut merupakan bukti keterlibatan sehingga terjadi pelanggaran secara TSM. Berbagai laporan dan upaya hukum telah kami lakukan dan warga ke Panwaslih Siantar. Hingga kini berbagai laporan tersebut belum ditindaklanjuti,” katanya.

Untuk itu, Mulyadi menyebutkan mereka menuntut agar paslon Hulman-Heriansyah didiskualifikasi sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Untuk itu kami minta agar laporan kami diterima seluruhnya oleh Bawaslu Sumut, membatalkan Hulman Sitorus dan Hefriansyah sebagai paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Memerintahkan KPUD Siantar untuk membatalkan surat keputusan tentang penetapan Hulman Sitorus dan Hefriansyah sebagai paslon terpilih. Dan memerintahkan KPUD Siantar untuk melakukan pemilihan ulang tanpa Hulman Sitorus dan Hefriansyah,” tutupnya.(HT)

Berikan Komentar