DPW Partai Berkarya Sumut Audiensi ke KPU

oleh -597 views
Audiensi Pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Sumut ke KPU Sumut, Rabu (3/5/2017).

garudaonline – Medan | Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Sumut melakukan kunjungan kehormatan (audiensi) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Rabu (3/5/2017).

Hadir Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait SE, Sekretaris Eka Hadi Sucipto serta segenap pengurus DPW Partai Berkarya Sumut lainnya seperti Lukman Hasanuddin, Anandin Boy, Dewantara Sembiring, Dr Umi dan Dr Puja Rada.

“Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus menanyakan hal-hal apa yang perlu kita ketahui sebagai pengurus parpol baru. Ini juga dalam rangka pematangan persiapan menghadapi verifikasi KPU terhadap parpol,” kata Rajamin.

Sebagai parpol baru, sambung Rajamin, kedatangan pengurus DPW Partai Berkarya Sumut juga untuk menegaskan komitmen partai besutan Hutomo Mandala Putra ini untuk lolos verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019.

Rajamin mengatakan, dalam verifikasi nantinya semua akan berbasis tekhnologi. Seperti halnya sistem informasi partai politik (Sipol).

“Sebenarnya informasi itu sudah kita dapat dari DPP. Tapi ini kan lebih ke silaturahmi, dan kita juga mengapresiasi komitmen KPU untuk menjadi penyelenggara yang profesional dan jujur,” tegasnya.

Rajamin mengatakan, verifikasi ini menjadi fokus mereka saat ini. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka penataan dan penguatan kelembagaan serta kelengkapan administrasi yang menjadi syarat verifikasi parpol.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea yang menerima rombongan pengurus DPW Partai Berkarya Sumut tersebut mengatakan, KPU masih menunggu regulasi terkait dengan pemilu serentak 2019 yang sedang berproses di DPR RI. UU yang disahkan akan menjadi dasar bagi Peraturan KPU termasuk soal verifikasi parpol.

Dikatakannya, saat ini KPU sudah merancang dalam melayani parpol calon peserta dengan menggunakan Sipol. KPU dan parpol akan menjadi user Sipol yang berguna untuk mendeteksi kegandaan keanggotaan.

“Di Sipol ini nanti setiap keanggotaan, diinput ke Sipol ini dan bisa diupload dan data-data mereka diserahkan sof copy ke KPU untuk bisa mendeteksi kegandaan baik eksternal dan internal,” tegasnya.

Pada regulasi yang lama, syarat bagi parpol untuk lolos antara lain memenuhi kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen di kabupaten/kota serta 50 persen di tingkat kecamatan. Namun, dalam rancangan UU yang baru, ini berubah.

“Dalam rancangan ini ada perubahan. Yakni 100 persen provinsi, 100 persen kabupaten/kota, serta 75 persen kecamatan, dan melampirkan dokumen domisili kantor dibuktikan dengan kepemilikan dan atau sewa menyewa dengan akta notaris paling lama satu bulan anggota DPR 2019 itu dilantik. Jadi saya sarankan dibenahi administrasinya, serta konsolidasi ke bawah,” tandasnya.

(g/01)

Berikan Komentar