KPU Sumut ‘Bertandang’ ke KPU Siantar

oleh -274 views

garudaonline – Siantar | Meskipun hingga sampai saat ini Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar masih belum diaktifkan kembali, namun tahapan pilkada masih tetap berjalan.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banuarea didampingi Komisioner Divisi Teknis, Benget M Silitonga dan Divisi Partisipasi Masyarakat, Yulhasni, pihaknya melaksanakan supervisi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Siantar, Jalan Porsea, Kecamatan Siantar Barat, Jumat (21/10/2016) menuturkan hal tersebut tidak ada masalah.

Kehadiran KPU Sumut untuk melakukan supervisi sesuai dengan perintah dari KPU RI untuk mendapatkan laporan seluruh jadwal dan tahapan. Sejauh ini, menurut KPU Sumut, tahapan lanjutan Pilkada ini tidak ada masalah, tanpa menjelaskan bahwa apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku atau malah bertentangan.

Hanya saja, saat dilaksanakan verifikasi pengurus adhock, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada yang harus digantikan. “Laporan dari kawan-kawan (KPUD Siantar) ada 5 orang PPK yang tidak lagi memenuhi syarat dan 9 orang PPS. Itu sudah dilakukan pergantian. Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi juga akan dilakukan Bimtek yang dihadiri oleh KPU RI dan KPU Sumut. Dan KPU Siantar akan mensosialisikan pemungutan suara,” kata Mulia.

Untuk menyukseskan Pilkada ini, KPUD Siantar sudah menyiapkan wadah bagi 4 Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk penajaman visi-misi, termasuk untuk mensosialisasikan Pilkada. Namun untuk penajaman visi-misi (seperti wadah debat) yang menghadirkan tokoh masyarakat, agama dan lainnya masih dalam proses persiapan.

“Sosialisasi sudah dilakukan lewat media seperti radio, surat kabar, termasuk sudah menyurati tokoh-tokoh agama, pihak gereja dan mesjid serta instansi pemerintah dalam rangka mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya di hari Rabu tanggal 16 November mendatang,” ungkapnya.

Saat ditanyakan soal belum diaktifkanya Panwaslih untuk mengawasi tahapan Pilkada hingga pemungutan suara nanti, kata Mulia, hal itu tidak menghambat proses tahapan. KPU mengaku tidak mencampuri permasalahan Panwaslih karena bukan ranah mereka. Hal itu menjadi wewenang Panwaslih.

Saat ditanyakan apakah ini tidak menimbulkan ketimpangan, KPU Sumut hanya menjawab bahwa mereka optimis Panwaslih segera aktif.

“Salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), tentunya KPU harus melaksanakan putusan itu setelah berkordinasikan kepada KPU RI. Lebih berat lagi nanti jika salinan putusan sudah diterima, tahapan tidak dilakukan. Pilihannya yang mana? Tapi pada intinya seluruh tahapan ini kita sampaikan kepada Bawasluh Provinsi Sumut untuk melakukan pengawasan, termasuk pada agenda kita kemarin mengecek logistik,” ujarnya.

Sementara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sendiri, menurut Yulhasni masih dilakukan validasi dan penyusunan. Menurutnya, DPT4 itu nanti akan diserahkan KPU RI ke KPUD Siantar melalui proses Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Siantar. Tentunya ini berasal dari Dirjen Kependudukan setelah sebelumnya KPU RI menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat ini prosesnya masih dalam penantian.

“Soal DPT, sesuai dengan surat edaran KPU RI, kita itu diperintahkan melakukan pencermatan ulang tentang DPT dan DPTB1. Jadi mereka yang sudah meninggal dan pindah domisili akan dicoret. Kemudian akan ditambahkan dengan daftar pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun. Itulah yang menjadi DPT,” ucapnya.(Het)

Berikan Komentar