Massa ‘Salam Lima Jari’ Pertanyakan Payung Hukum Pilkada Siantar

oleh -243 views

garudaonline – Siantar | Massa pendukung Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga (Surfenov-Parlin) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Siantar, Selasa (18/10/2016).

Meskipun KPUD Kota Siantar telah mengumumkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 16 November 2016, namun pendukung Salam Lima Jari ini tetap melakukan aksi damai.

Jefri Pakpahan, salah satu orator massa aksi mengatakan, bahwa untuk demonstrasi kali ini, mereka menuntut adanya payung hukum untuk pelaksanaan Pilkada Kota Siantar yang telah diumumkan KPUD Siantar. “Apa yang menjadi payung hukumnya Pilkada Kota Siantar kalaupun harus digelar?. Ini uang rakyat, bukan uang KPU,” sebutnya.

Sabar Sirait, orator lainnya juga menilai, bahwa apabila Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pasangan Surfenov-Parlin diterima oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi KPUD Siantar tetap melaksanakan Pilkada. Maka menurutnya, Pilkada Kota Siantar akan mengalami cacat hukum.

“Kami masih melakukan PK. Jika PK kami diterima, apa jadinya Pilkada Kota Siantar? Itu sama saja cacat hukum Pilkada Kota Siantar ini,”ucapnya.

Kembali Jefri Pakpahan menuturkan, bahwa ketika calon kesayangan mereka dikalahkan oleh MA, KPUD Kota Siantar seharusnya langsung segera melaksanakan Pilkada. Padahal dua peradilan sebelumnya, bahkan sengketa di Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih), pasangan Surfenov-Parlin telah dimenangkan.

“Setelah ada putusan MA, mereka (KPUD Siantar) langsung lakukan kordinasi kesana kemari. Dan tiba-tiba langsung merencanakan Pilkada. Sebenarnya (Pilkada Sintar) dilaksanakan sewaktu sengketa di Panwas sudah selesai. Karena keputusan Panwas itu adalah final dan mengikat,”ujar Jefri.

Untuk itu, lagi-lagi pendukung Surfenov-Parlin untuk Siantar Madani akan tetap melakukan pemboikotan Pilkada Siantar. Mereka akan melakukaan pemboikotan Pilkada Siantar bukan dengan cara melakukan tindakan anarkis. Mereka tidak akan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan. Karena, mereka mengetahui Pilkada Siantar yang digelar tersebut cacat hukum dan tidak ingin dibodoh-bodohi oleh pelaksana pemilu tersebut.

Para massa aksi pun enggan bertemu dengan Komisioner KPUD Siantar. Pendukung Surfenov-Parlin berjanji pada esok hari, Rabu (19/10/2016) akan kembali hadir ke Kantor KPUD Kota Siantar untuk menanyakan payung hukum yang digunakan dalam melaksanakan Pilkada tersebut.(Ht)

Berikan Komentar