PSI Satu-satunya Partai yang Lolos di Kemenkumham

oleh -250 views

garudaonline – Jakarta | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly (tengah) didampingi Staf Khusus Menteri Hukum dan HAN M Nurdin (kiri) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Freddy Harris berbicara dalam konperensi pers hasil verifikasi partai baru di Gedung Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/10).

Kemenkumham mengumumkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digawangi Grace Natalie berhasil lolos varifikasi untuk mengikuti Pemilu 2019 sedangkan lima partai lain antara lain Partai Idaman, Partai Beringin Karya, Partai Rakyat, Partai Pribumi, dan Partai Indonesia Kerja tidak berhasil lolos veriikasi.
“Dari hasil verifikasi, hanya satu partai yang memenuhi syarat untuk berbadan hukum yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI),” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Jumat, 7/10).

Dia menjelaskan, PSI memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang 2/2011 tentang Partai Politik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

“Tim melakukan verifikasi administrasi dan dan faktual selama 45 hari kerja,” ujar Yasonna.

Mendengar kabar baik tersebut, Ketua Umum PSI Grace Natalie di akun Twitter menulis ‘Syukur kpd Tuhan, Sore ini @psi_id dinyatakan sbg satu2nya partai yg lolos verifikasi Kemenkumham #PSIsatu2nyaPartaiBaru’.

Sejumlah masyarakat dan kader PSI menyampaikan ucapan selamat atas lolosnya PSI dari verifikasi. Tagar #PSIsatu2nyaPartaiBaru menjadi trending topik yang diperbincangkan di jejaring Twitter hari ini.

Diketahui, terdapat empat parpol lagi selain PSI yang juga mendaftar untuk mendapatkan status berbadan hukum sebagai syarat mengikuti Pemilu. Yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Rakyat, Partai Rakyat Berdaulat (PRB), dan Partai Kerja Rakyat Indonesia (PKRI). Namun, keempatnya gagal lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.(rmol)

Berikan Komentar