Gubsu Dikabarkan akan Copot Plt Kesbangpolinmas

oleh -347 views

garudaonline – Medan | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuradi mengaku akan mencopot Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Kesbangpolinmas Sumut Zukifli Taufik yang saat ini juga tercatat sebagai Kepala Satpol PP Pemprovsu. Gubenur mencopot Zulkifli karena desakan peserta aksi Bela Islam 212 yang menilai kalau Kesbangpolinmas mengeluarkan surat yang dinilai mengintervensi para ulama dan Ustadz.

“Soal adanya surat kesbangpolinmas, saya terkejut saat membaca suratnya. Saya tidak ada diinformasikan adanya surat itu. Oleh karena itu, saya intruksikan surat itu segera dicabut,” ujar Erry dari atas mobil Pickup peserta Aksi Bela Islam 212 di depan Mesjid Agung Jalan Diponegoro Medan, Jumat (02/12/2016).

Mendengar Gubsu hanya mencabut surat yang dikeluarkan Kesbangpolinmas Sumut, massa pun kembali meneriakan agar Kepala Kesbangpolinmas segera dicopot.

“Pecat kepala Kesbangpolinmas. Copot Kepala Kesbangpolinmas,” teriak massa dan langsung disambut Gubsu Erry Nuradi dengan mengatakan dirinya akan mengganti kepala Kesbangpolinmas.

“Baik, besok kita ganti Plt Kesbangpolinmas,” ujar Erry disambut tepuk tangan dan takbir peserta aksi.

Terpisah, Zulkifli Taufik enggan berkomentar banyak saat ditanya soal ucapan Gubsu akan mencopot dirinya sebagai Plt Kepala Kesbangpolinmas. Begitupun Zulkifli mengaku pasrah jika benar jabatan yang diembannya tersebut dicopot.”Saya ini kan punya atasan. Siap ditunjuk dan siap diberhentikan,” ujar Zulkifli.

Sekedar informasi, polemik yang terjadi sehingga munculnya desakan pencopotan Zulkifli Taufik sebagai Plt Kepala Kesbangpolinmas diawali karena terbitnya Surat No.300-3022/BKB D-PM yang ditujukan kepada Kakanwil Kementerian Agama Sumut tertanggal 21 November 2016.

Surat tersebut berisikan permintaan agar Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumut menyurati Badan Kenajiran Mesjid (BKM) dan juga Majelis Agama Kabupaten/Kota agar yang menyampaikan khotbah Jumat yang dapat menyejukan umat dan memberikan kepercayaan kepada penegak hukum terhadap penyelesaian kasus penistaan agama. Surat ini dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap para ulama dan Ustadz. Selain itu juga dengan adanya surat tersebut memunculkan persepsi kalau selama ini khutbah yang disampaikan Ulama dan Ustadz tidak menyejukan umat. (BS)

Berikan Komentar