Belum Ada, Rencana Bangun Jalan Alternatif Karo-Langkat

oleh -274 views

garudaonline, Medan | Kalangan DPRD Sumut menyatakan kecewa dengan jawaban Kemen-LH (Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan), tidak mempertimbangkan rencana pembangunan jalan alternatif Kabupaten Karo-Kabupaten Langkat sangat mengecewakan, karena jalan alternatif tersebut sudah lama diidamkan masyarakat.

Hal ini dinyatakan anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan Toni Togatorop SE kepada wartawan, Jumat (18/11) di Medan, menanggapi jawaban Kemen-LH dan Kehutanan, belum dapat mempertimbangkan rencana pembangunan jalan ruas batas Karo-Namo Ukur Langkat.

Dari jawaban Gubsu atas pertanyaan FPDI Perjuangan, lanjut Baskami, Pemprovsu sudah mengajukan permohonan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat per 20 Juli 2016 perihal permohonan izin penggunaan kawasan hutan konservasi Tahura (Taman hutan rakyat) dan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser), tapi menteri belum mempertimbangkan.

Ada beberapa alasan Menteri belum dapat mempertimbangkan permohonan Pemprovsu, yaitu TNGL, Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan sebagai TRHS (Tropical Rainforest Heritage of Sumatera) telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengelolanya secara hati-hati guna mempertahankan kelestarian nilai luas outstanding universal value. Kemudian keputusan sidang WHC (World Heritage Commite) ke-40 di Istambul Turki, Juli 2016 dinyatakan tidak ada pembangunan jalan baru di lokasi TRHS.

Menurut Baskami dan Toni Togatorop, harusnya pemerintah pusat c/q Kemen-LH mengkaji lebih dalam terhadap rencana pembangunan semata-mata untuk kepentingan rakyat, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Karena, kata Baskami, jalan alternatif itu merupakan akses jalan mempermudah dan memperlancar transportasi masyarakat, baik dari Karo ke Medan melalui Namo Ukur Kabupaten Langkat, juga sebaliknya dari Medan melalui Langkat menuju Karo.

“Dengan dibangunnya jalan alternative tersebut, pertumbuhan ekonomi kerakyatan dapat terdongkrak. Barang-barang komoditi hasil pertanian di Karo yang akan dikirim ke Medan, dapat diangkut melalui Langkat, jika terjadi kemacetan arus jalan Karo-Medan,” ujarnya.

Menurut Baskami, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan alterantif tersebut, hanya selebar dan sepanjang jalan alternatif penghubung Namo Ukur Langkat sampai batas Karo, bukan untuk pembangunan lainnya seperti rumah-rumah atau lainnya.

Jika pemerintah khawatir terhadap adanya masyarakat ‘menduduki’ kawasan hutan sepanjang jalan laternatif itu, Baskami mengatakan, pemerintah bisa melakukan pengawasan secara ketat dan tegas.

Hal serupa juga dinyatakan anggota dewan dari dapil (daerah pemilihan) Karo Toni Togatorop, jalan alternatif tersebut dapat mengatasi masalah kemacetan yang sering terjadi terutama pada saat hari libur, bahkan saat terjadinya longsor.

“Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata, sehingga lalu lintas dari Medan-Karo cukup padat. Karenanya, kita berharap Kemen-LH dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan izin pinjam pakai terhadap kawasan hutan yang terkena pembangunan jalan alternatif tersebut,” ujarnya. (Mike)

Berikan Komentar