Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Operasi

oleh -552 views

garudaonline – Jakarta | PT Freeport Indonesia meminta pemerintah segera memberi perpanjangan operasi hingga 2041. Perpanjangan itu membawa dampak positif bagi pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur.

Direktur Freeport Indonesia, Clementino Lamury, mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam membangun smelter di dalam negeri. Dia mengakui, hingga saat ini pembangunan smelter dengan investasi US$ 2,1 miliar itu secara fisik belum terlihat.

“Tapi kami sampaikan proyek ini padat modal dan kami membutuhkan persetujuan perpanjangan untuk bisa kami lanjut,” kata Clementino dalam acara forum diskusi dengan tema Membangun Kemandirian industri, mineral dan batubara dalam meningkatkan ketahanan nasional, di Jakarta, Rabu (9/11).

Clementino menuturkan Freeport sebenarnya sudah memiliki smelter di Gresik dengan kapasitas 1 juta ton konsentrat tembaga. Namun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Oleh sebab itu pihaknya kemudian menambah kapasitas smelter di Gresik hingga 2 juta ton konsentrat.

“Fasilitas pemurnian yang kami miliki merupakan yang pertama dan satu-satunya smelter tembaga di Indonesia,” tuturnya.

Dikatakannya induk Freeport Indonesia merupakan perusahaan terbuka. Dia bilang pemegang saham menginginkan kepastian dari pemerintah Indonesia terkait perpanjangan operasi pasca berakhirnya kontrak di 2021 nanti. Dengan adanya kepastian itu maka dana pembangunan smelter bakal digelontorkan.

“Para pemegang saham dan mitra membutuhkan komitmen agar bisa mengeluarkan pendanaan terkait dengan proyek. Perpanjangan operasi sampai 2041 menjadi poin krusial,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pernah mengirim surat kepada Freeport terkait sinyak positif kepastian perpanjangan operasi. Surat tersebut tertanggal 7 Oktober 2015.

Hanya saja perpanjangan operasi belum bisa diberikan lantaran Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, belum direvisi. Dalam beleid itu tercantum ketentuan mengenai perpanjangan kontrak. Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Sedianya PP 77 ini direvisi dan masuk dalam paket kebijakan ekonomi. Namun entah bagaimana revisi PP tersebut diurungkan.

Disisi lain, dalam Kontrak Karya disebutkan Freeport berhak mendapatkan perpanjangan operasi selama 2×10 tahun. Tidak ada ketentuan waktu pengajuan permohonan perpanjangan tersebut.(Ber)

Berikan Komentar