Komnas HAM Soroti SARA pada Kasus Penolakan Kapolda Banten

oleh -217 views

garudaonline – Jakarta | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai perkembangan dinamika sosial masyarakat kini terganggu. Penyebabnya, karena intensitas sentimen negatif terkait suku, agama, ras antar golongan (SARA) oleh masyarakat dengan perilaku intoleran, tak hanya terjadi pada momentum pemilihan kepala daerah DKI 2017.

“Tetapi juga berpengaruh pada aspek yang lain, termasuk pengelolaan negara,” kata komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, dari keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Oktober 2016.

Natalius mengungkapkan salah satu contoh kasus yang terjadi, yaitu adanya penolakan sekelompok komunitas muslim terhadap penunjukan Komisaris Besar Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten lantaran beragama non muslim. Menurut Natalius, alasan tersebut sangat tidak beralasan.

Natalius mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala negara tidak boleh kalah melawan kelompok sipil intoleran. Sebab, negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan menegaskan keutuhan kebinekaan bangsa berbasis Pancasila, UUD 1945, dan adagium Bhineka Tuinggal Ika. “Dengan memperhatikan hak asasi manusia,” ujarnya.

Natalius mengatakan bahwa ketegasan Presiden untuk menolak orang-orang yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa merupakan wujud nyata pemerintah dalam menegaskan bahwa Indonesia adalah negara plural dan modern, egaliter, meritokrasi dalam rekrutmen penyelenggara negara baik melalui pengangkatan maupun pemilihan.

Komnas HAM, kata dia, menyatakan kewajiban utama negara adalah memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap warga negara tanpa melihat latar belakang SARA. Karena itu, ujar Natalius, pemerintah harus menjamin agar negara tidak dibonsai dalam sektarianime dan eksklutivisme yang naif dan dapat menggangu keutuhan negara bangsa.

“Tindakan pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya gangguan instabilitas nasional melalui intervensi dan penetrasi bahaya, atas dasar kebencian berbasis SARA menjadi urgensi bagi pemerintah, kepolisian, lembaga intelijen dan tokoh-tokoh masyarakat dan agamawan juga pihak-pihak terkait,” kata Natalius.(Tm)

Berikan Komentar