Pilkada Serentak 2017 Dinilai Kurang Semarak

oleh -304 views

garudaonline – Jakarta | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 bakal digelar di 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupate dan 18 kota. Saat ini seluruh pasangan calon (paslon) di daerah tersebut, tengah memasuki masa kampanye hingga 11 Februari 2017. Pilkada sendiri berlangsung pada 15 Februari 2017.

Tim Monitoring Pilkada Serentak, Hariyadi mengatakan, suasana pilkada terasa sepi dan kurang greget.

“Di beberapa daerah bisa dikatakan, situasinya adem-adem. Hampir tidak ada greget. Seolah-olah tidak ada berita soal pilkada. Sepi,” kata Hariyadi, dalam Rapat Tim Monitoring Pilkada di Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (22/12).

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Yuswandi A Temenggung serta beberapa eselon I Kemdagri.

Menanggapi sepinya pilkada, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, pihaknya berusaha maksimal untuk melakukan sosialisasi pilkada. “Kami seoptimal mungkin sosialisasi pilkada. Kami harap juga ada fasilitasi dari pemerintah,” kata Ferry.

Dia menyatakan, pihaknya tetap menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen. “Kami akan rangkul seluruh stakeholder untuk aktif dalam aktivitas pilkada,” ujarnya.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie juga berpesan agar sosialisasi dimaksimalkan. “Saya harap semoga ada sosialisasi lebih luas. Sebab fungsi pendidikan politik itu penting, meski tak harus sampai disebut pesta demokrasi,” kata Jimly.

Menurutnya, fungsi pendidikan politik masih dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi publik. “Mengurangi golput dan orang bergairah mengikuti pilkada jangan apatis. Kayak sekarang, semua orang ribut di seluruh Indonesia tapi bukan pilkadanya. Ributnya itu soal penghinaan terhadap agama,” tukasnya.

“Jadi itu beralih isunya bukan pilkadanya. Padahal kita mau pilkadanya itu yang semarak, meskipun tidak seperti terlalu semarak juga tidak baik.”

Jimly menyatakan, kemeriahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta cenderung ke arah kasus dugaan penistaan agama.

“Sehingga semua masyarakat di Indonesia terlibat secara emosional, tetapi bukan pada isu pilkada. Jadi kalau dikatakan masyarakat tidak terlibat, tidak benar juga. Semua terlibat tetapi isinya bukan pilkada,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Jimly meminta pemerintah pusat untuk campur tangan agar sosialisasi pilkada lebih efektif. “Kalau hanya diserahkan ke KPU saya ragu karena kesibukan teknisnya banyak sekali, anggaran terbatas, maka sebaiknya nanti ada Rakornas yang dihadiri Presiden Jokowi dan stakeholder, ada Rakornis dengan semua media, dan ada upaya khusus seperti partisipasi pengusaha untuk menyalurkan CSR khusus untuk politik. Dengan begitu pengusaha ikut terlibat dalam fungsi pendidikan politik,” pungkasnya.(Ber)

Berikan Komentar