PNBP Naik, Polri Harus Tingkatkan Pelayanan

oleh -350 views

garudaonline – Medan | Dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Polri harus tingkatkan pelayanan. Ke depan, diharapkan semua pelayanan Polri harus berbasis teknologi (online).

“Kita sudah naikkan (PNBP), jangan sampai pelayanan yang diberikan pada masyarakat juga sama. Harus ada perubahan dan peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi (online).

Tahun ini, program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online harus terlaksana. Begitu juga di lalu lintas, SIM dan STNK online juga harus terlaksana,” ujar Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasana (Assarpras), Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo dalam paparannya pada Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Polri untuk Rayon I (Poldasu, Polda Aceh, Polda Sumbar, Polda Sumsel, Polda Riau, Polda Bengkulu, Polda Kepri, Polda Babel, Polda Jambi dan Polda Lampung) di Medan, Jumat (13/1/2017).

Hadir dalam kegiatan itu, Karo Renmin Lemdiklat Polri Brigjen Pol Drs Agus Prayitno, Wakapoldasu Brigjen Pol Adhi Prawoto beserta para Karo Sarpras, Karo Rena, Direktur Lantas, Kepala SPN, Direktur Sabhara, Direktur Pamobvit, Direktur Binmas dan para Kasat Brimob se-Sumatera.

Kata dia, latar belakang terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2016 ini antara lain, adanya temuan berulang BPK RI pada laoran keungan atas penerimaan dana yang pengelolaannya tidak melalui mekanisme APBN. Sehingga tidak akuntabel dan mempengaruhi opini laporan keungan Polri. Kemudian, kegiatan Polri yang belum memiliki legal standing dalam pemungutannya, sehingga perlu diakomodir dalam daftar jenis dan tarif PNBP.

“Kenaikan inflasi setiap tahunnya menyebabkan kenaikan harga komponen materil. Namun, hal ini tidak diikuti dengan perubahan tarif PNBP sejak tahun 2010,” sebutnya.

Menurut dia, mekanisme penetapan biaya tarif PNBP Polri telah memenuhi kententuan proses pembuatan peraturan pemerintah sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP pada Pasal 2 yang dimulai sejak tahun 2014. Kenaikan PNBP ini juga telah dilengkapi dengan justifikasi dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“PNBP ini nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana Polri, kegiatan operasional, peningkatan pelayanan kepolisian pada masyarakat dan untuk peningkatan akuntabilitas keuangan Polri,” katanya.

Sementara Waka Poldasu, Brigjen Pol Adhi Prawoto mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dan persepsi tentang PP Nomor 60 Tahun 2016.

Tujuannya, untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) guna menunjang pembangunan nasional serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada para peserta diharapakan agar memahami isi sosialisasi ini. Agar memberikan pencerahan pada masyarakat,” pungkasnya.

(g/10)

Berikan Komentar