Respon Aksi 212, JK: Halalbihalal Bukan di Depan Gedung MK

oleh -59 views

garudaonline, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau rencana halalbihalal 212 yang diserukan pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno tak dilakukan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). JK mengatakan, gelaran halalbihalal itu mestinya dilakukan di masjid.

“Kalau mau halalbihalal tentu di tempat yang pantaslah, bukan di depan MK. Itu enggak pantas, ya (harusnya) di masjid, Istiqlal lah, atau di aula atau ruangan mana,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6).

JK mengatakan rencana halalbihalal yang dibarengi dengan aksi demo justru mencederai makna halalbihalal itu sendiri. Menurut dia, halalbihalal adalah kegiatan dengan spirit keagamaan.

“Tidak ada itu acara halalbihalal sambil demo, itu melanggar etika dan mencederai namanya halalbihalal. Namanya halalbihalal kan spirit keagamaan,” katanya.

JK juga mengingatkan bahwa Prabowo telah mengimbau pada pendukungnya agar tak menggelar aksi di depan MK. Imbauan ini, kata dia, mestinya juga dituruti dengan tak menggelar aksi berlabel halalbihalal.

“Ya saya meneruskan imbauan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi massa, saya yakin itu,” ucap JK.

Politikus senior Golkar ini membandingkan pengalamannya saat menghadapi sengketa Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa juga mengajukan sengketa pilpres ke MK lantaran kalah dari Joko Widodo-JK. Menurut JK, aksi massa Pilpres 2014 tak sebesar saat ini.

“Kalau dulu biasa saja karena ke MK tanpa gerakan massa begitu. Kalau ini didahului gerakan massa. Jadi kalau dulu tidak ada, aman-aman saja,” katanya.

Persatuan Alumni (PA) 212 diketahui berencana menggelar aksi halalbihalal di depan gedung MK dari 25-27 Juni 2019. Acara ini bagian dari mengawal proses sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Rencana aksi itu sendiri sebelumnya telah dilarang Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pelarangan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 Pasal 6 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Tito telah menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Eddy Gatot agar tidak memberikan izin terkait aksi massa tersebut.

“Saya sudah menegaskan pada Kapolda Metro dan Kepala Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin melaksanakan demo di depan Mahkamah Konstitusi,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6).

Respons tegas juga sudah disampaikan Menkopolhukam Wiranto. Mantan Pangab itu meminta massa mengurungkan niatnya.

“Demonstrasi itu ada yang mengajak, ada yang mendorong, dan menghasut nanti kami tinggal tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (25/6). (CNN/dfn)

Berikan Komentar