Rugikan Negara Rp 1 Triliun, Mantan Kades Diadili

oleh -241 views

garudaonline, Medan: Mantan Kepala Desa Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Sri Astuti (56) didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 1 triliun lebih. Wanita ini kembali diadili setelah bebas dalam perkara menerima suap pengurusan silang sengketa.

“Terdakwa dengan cara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fauzan saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (7/1/2019).

Dalam dakwaan, JPU menyebutkan kasus ini terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2.024,5637 hektar yang berakhir pada 9 Juni 2000. Dalam rangka perpanjangan HGU dilakukan pengukuran pada 1997 yang dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomor: 29/1997 tanggal 24 Nopember 1997.

Dari hasil pengukuran luasnya dinyatakan 1.883,06 hektar. Dari jumlah itu, 1.809,43 hektar mendapat perpanjangan HGU, sedangkan 73,63 hektar tidak diperpanjang. Dalam kurun 2003 hingga 2017, Sri Astuti selaku Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah di atas lahan HGU atau eks HGU PTPN 2 Kebun Sampali.

Surat itu untuk melengkapi permohonan pengukuran hak atas tanah. Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti menerima uang dengan jumlah bervariasi, antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 untuk tiap dokumen. Sementara berkas persyaratan untuk penerbitan SKT itu telah sediakan Sri Astuti di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani.

Namun penerbitan 405 SKT di atas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu telah menguntungkan Sri Astuti dan orang lain, yaitu orang-orang yang tertera pada SKT dan menguasai 604.960,84 M2 lahan. Perbuatan Sri Astuti mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PTPN-II sebesar Rp 1.013.476.205.182,16 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

“Terdakwa Sri Astuti didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ucap JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Nazar Efriadi.

Setelah mendengarkan dakwaan, majelis hakim menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Perkara tindak pidana korupsi ini bukan yang pertama dihadapi Sri Astuti. Dia baru saja bebas setelah menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan penjara setelah tertangkap tangan personel Polrestabes Medan saat menerima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017. (dfnorris)

Berikan Komentar