Rumah Subsidi Lewat Skema FLPP Bakal Segera Dinikmati PNS Bergaji Rp8 Juta

oleh -768 views

garudaonline, Jakarta: Pemerintah berencana meningkatkan batas atas atau gaji tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang bisa menikmati skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni dari Rp4 juta menjadi Rp8 juta. Kenaikan batas tersebut dilakukan supaya mereka bisa menikmati fasilitas tersebut untuk membeli rumah bersubsidi.

Dengan kenaikan tersebut, nantinya anggota ASN, TNI, dan Polri yang bergaji Rp8 juta per bulan bisa ikut membeli rumah bersubsidi tersebut. “Kami rencana bangun 1 juta rumah dengan subsidi FLPP. Kami putuskan sampai dengan (ASN) golongan III. Ya kurang lebih aturannya sama, hanya lebih tinggi (batas gajinya),” ujar JK usai rapat tentang pengadaan rumah ASN, TNI, dan Polri bersama sejumlah menteri di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis (21/2).

Dalam skema pembiayaan FLPP sebelumnya mengatur bahwa pekerja yang berhak membeli rumah bersubsidi adalah mereka yang memiliki batas gaji Rp4 juta sampai Rp7 juta per bulan. Skema ini serupa dengan yang diterapkan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah bersubsidi.

Nantinya, kata JK, besaran cicilan rumah akan disesuaikan dengan kemampuan pekerja. “Pokoknya nanti rumusannya dibuat. Diatur siapa yang berhak, berapa subsidi bunganya, sehingga penghasilan ASN itu sanggup, dan lamanya kredit 20 tahun,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya akan mengubah aturan pembelian rumah subsidi ini dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Keputusan Menteri PUPR 552/KPS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

“Jadi akan kami perluas melalui permen itu, kalau dulu pendapatannya Rp4 juta ini dinaikkan Rp8 juta, sehingga ASN golongan III bisa masuk di situ, TNI, Polri masuk di situ, semua skema sama, uang mukanya, bunganya, tenornya, cuma ASN tidak perlu membangun tetapi membeli,” katanya.

Basuki mengatakan, peningkatan batas gaji ini telah didasari pertimbangan berbagai pihak. Bahkan, persatuan Real Estate Indonesia (REI) sebelumnya disebut meminta batas gaji yang lebih tinggi.

“Ini sekarang REI belum tahu kalau ditingkatkan. Kami lihat, kami kan hanya ingin bantu ASN, TNI, Polri,” ucap Basuki.

Pembelian rumah bersubsidi ini, lanjutnya, dapat dilakukan ASN, TNI, maupun Polri yang pernah memiliki rumah lain sepanjang belum pernah mengambil rumah bersubsidi. “Ini hanya sekali ya, jadi yang sudah pernah ambil rumah subsidi tidak bisa,” tuturnya.

Basuki bakal segera merevisi permen dan kepmen tersebut untuk mengatur skema rumah subsidi yang baru. Ia menargetkan revisi aturan ini dapat segera rampung pekan depan.

“Keputusannya kalau ini sudah saya rumuskan, saya segera laporkan. Kira-kira ya minggu depan,” katanya.

Pemerintah sebelumnya berencana agar ASN, TNI, dan Polri bisa memperoleh rumah murah. Rencana muncul karena saat ini masih ada 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum mendapat hunian layak.

Rencananya, mereka bisa mendapatkan rumah murah dengan skema pembiayaan uang muka nol persen dan bisa memanfaatkan skemaFLPP. (CNN/dfn)

Berikan Komentar