DPRD Tebingtinggi Setujui P-APBD 2016 Diperdakan

oleh -420 views

garudaonline, Tebingtinggi | DPRD Tebingtinggi melalui sidang paripurna dewan sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) tahun 2016 Kota Tebingtinggi sebesar Rp20.719.544.240,- untuk ditetapkan jadi Perda.

Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pengambilan keputusan diawali penyampaian laporan hasil rapat gabungan komisi-komisi DPRD dengan eksekutif, dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Muhammad Yuridho Chap didampingi Wakil Ketua H Chairil Mukmin Tambunan, Rabu (23/11/2016) di Ruang Sidang DPRD Jalan Sutomo Tebingtinggi.

P-APBD Perubahan yang diajukan bertambah sebesar Rp.20,719.544.240, dari APBD induk Tahun anggran 2016 sebesar RP.715.614.280.080,- sehingga menjadi Rp.736.334.324.320. Demikian pula halnya dengan belanja semula RP.766.578.358.598,- bertambah sebesar Rp.35.070.883.968,-menjadi Rp.801.649.242.566.

Meski semua fraksi DPRD ini telah sepakat menerima namun berbagai catatan penting sebagai masukan dengan harapan penggunaan anggaran bisa terealisasi maksimal untuk mensukseskan pembangunan di Kota Tebingtinggi.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Basyaruddin Nasution mengatakan setelah mencermati, mempelajari rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan belanja juga prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2016.

Serta pendapat badan anggaran DPRD Kota Tebingtinggi terhadap Ranperda tahun 2016, juga jawaban dan pendapat pemerintah kota Tebingtinggi, atas pertanyaan usul, dan saran anggota DPRD, dalam agenda rapat gabungan komisi-komisi, maka fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ranperda P.APBD 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Namun Fraksi Partai Golkar juga memberikan berbagai catatan mengacu kepada undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 yang memberikan defenisi Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu perlu kiranya ditingkatkan kordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan dan melaksanakan roda pembangunan di Kota Tebingtinggi. (Fidel)

Berikan Komentar