Sungai Idanogawo Terancam Aktivitas Penambangan, Masyarakat Siapkan Gugatan

oleh -1.073 views

garudaonline, Nias: Pengrusakan lingkungan semakin merajalela terutama lewat aktivitas komersil seperti penambangan. Jika dibiarkan aktivitas ini tentu akan mengancam ekosistem dan kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya.

Atas pertimbangan inilah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Idanogawo mendesak agar pemerintah segera menghentikan aktifitas penambangan galian C yang dilakukan di Sungai Idanogawo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.

Menurut mereka penambangan yang dilakukan oleh perusahaan CV Axelindo tersebut terindikasi melanggar aturan karena lokasi penambangan dilakukan pada kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berfungsi sebagai Hutan Lindung.

“Penambangan ini meresahkan masayrakat pada 13 desa. Sungai menjadi keruh dan kotor, pinggiran sungai tergerus mengakibatkan longsor. Padahal sungai itu juga menjadi akses sumber air penduduk pada 13 desa tersebut,” kata Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Idanogawo, Ernest Zamago di Kantor Walhi Sumut, Sabtu (8/12).

Ernest menjelaskan, CV Axelindo bukanlah perusahaan yang pertama melakukan penambangan di lokasi ini. Sebelumnya aktifitas penambangan justru dilakukan oleh CV Utama pada tahun 2016 lalu di lokasi yang sama. Perusahaan ini akhirnya hengkang pada tahun yang sama, karena perizinannya tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dengan alasan lokasi penambangan berada pada areal HTR yang berfungsi sebagai Hutan Lindung. Ironisnya, pada tahun 2018 tiba-tiba pemerintah mengeluarkan izin kepada CV Axelindo pada lokasi yang sama.

“Kami mempertanyakan dasar pemberian izin ini apa? karena lokasinya sama,” ujarnya.

Masyarakat menduga terbitnya perizinan ini terjadi karena adanya ‘kongkalikong’ antara pengusaha dengan Bupati Nias Sokhiatulo Laoly. Sebab, pengusaha tersebut disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Sokhiatulo Laoly.

“Kami tidak ingin hubungan tersebut mempertaruhkan kondisi lingkungan masyarakat pada 13 desa. Kami sangat menolak kerusakan lingkungan disana karena itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat disana,” pungkasnya.

Kondisi ini menurut Ernest sudah mereka bawa ke Walhi Sumut untuk proses lanjutan. Mereka berharap, Walhi Sumut ikut turun tangan dalam menangani persoalan ini sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara akan melakukan gugatan terhadap izin tambang yang dikeluarkan oleh Bupati Nias kepada pihak CV Axelindo untuk melakukan penambangan galian C di Sungai Idanogao, Desa Ahedano, Kecamatan Idanogao, Kabupaten Nias.

“Kita akan menggugat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Nias kepada CV Axelindo yang melakukan penambangan galian C di sungai tersebut,” kata Kepala Departemen Advokasi Dan Kampanye Walhi Sumut, Khairul.

Khairul menjelaskan, sejak menerima laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Idanogawo pihaknya langsung melakukan kajian. Hasilnya mereka menemukan kejanggalan atas terbitnya perizinan kepada perusahaan tersebut.

“Dilokasi yang sama pada tahun 2016 ada CV Utama yang melakukan penambangan namun langsung dihentikan karena izinnya tidak dikeluarkan oleh Bupati Nias. Alasannya lokasi tersebut berada dalam kawasan Hutan Tanaman Rakyat yang berfungsi Hutan Lindung. Namun kenapa pada tahun 2018 izinnya dikeluarkan langsung oleh Bupati kepada CV Axelindo padahal lokasinya sama persis,” ujarnya.

Selain kejanggalan ini, mereka juga menemukan indikasi ‘permainan’ antara Bupati dengan pengusaha dalam proses terbitnya izin tersebut.

“Kami menduga ada kaitannya hubungan kekerabatan antara Bupati dengan pengusaha tersebut,” pungkasnya. (dfnorris)

Berikan Komentar