Tak Jadi Dipromosikan, Tiga Hakim PN Medan Dimutasi ke Pusat Pasca OTT KPK

oleh -579 views

garudaonline – Medan | Mahkamah Agung (MA) RI membatalkan promosi jabatan Marsuddin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo yang sebelumnya direncanakan pada 5 September 2018 mendatang digelar serahterima jabatan.

Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan sebelum peristiwa OTT KPK di PN Medan, telah dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Sedangkan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo dipromosikan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten, dan
Hakim Sontan Merauke Sinaga tetap di PN Medan.

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, ketiganya ditarik ke pusat pasca peristiwa OTT KPK di PN Medan.

“Kabar terbaru yang saya ketahui seperti itu. Mereka dimutasi ke pusat, ke kantor MA. Sebentar lagi SK nya turun,” ucap Humas PN Medan Djamaluddin, Jumat (31/8/2018).

Djamaluddin membenarkan bahwa sebelumnya Marsuddin dan Wahyu direncanakan akan menggelar serahterima jabatan pada 5 September mendatang. Namun setelah adanya musyawarah pimpinan MA di Jakarta, ketiga hakim ini lantas dimutasi ke MA.

“Saya juga baru dapat kabar seperti itu. Bukan ditarik ya bahasanya, tapi di mutasi,” urainya.

Ditanya apakah promosi terhadap kedua hakim tersebut dibatalkan MA, Djamaluddin hanya mengatakan bahwa SK mutasi ketiga hakim tersebut dinyatakan untuk penempatan dinas di MA.

“Setahu saya ke gedung MA. Surat Keputusannya seperti itu yang saya dengar. Bukan ke seperti yang dijadwalkan sebelumnya (promosi sesuai jadwal sertijab pada 5 September 2018). Hakim Sontan Merauke juga dimutasi ke MA,” terangnya lagi.

Sementara itu, pasca dinyatakan status ketiga hakim tersebut hanyalah sebagai saksi oleh KPK, Badan Pengawas (Bawas) MA langsung terjun ke PN Medan.

Kedatangan pemeriksa tersebut di PN Medan langsung menjadi sorotan media. Djamaluddin mengatakan pemeriksaan telah selesai. Yang diperiksa, apakah ada pelanggaran kode etik etika hakim. Namun ditanya hasil pemeriksaan tersebut, Djamal mengaku belum mengetahui.

“Pemeriksaan sudah siap semalam. Hasilnya kita tidak tahu. Mekanismenya nanti, tim Bawas MA akan mengkaji dan memutus investigasi pemeriksaan tersebut.”

“Lalu hasilnya akan diberitahu kepada pribadi-pribadi hakim tersebut. Selain itu, hasilnya juga akan dipublikasi di website atau laman Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) pada laman MA,” terangnya.

Seperti diketahui, Merry Purba dan Helpandi ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT terhadap delapan orang di PN Medan.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan empat orang hakim yakni Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo, hakim lainnya Sontan Merauke dan Merry Purba (hakim adhoc) serta dua panitera pengganti Helpandi dan Oloan Sirait.

Selain itu, KPK juga mengamankan dua orang dari pihak swasta. Namun setelah pemeriksaan, KPK hanya menetapkan hakim Adhoc Merry dan seorang panitera pengganti Helpandi bersama dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai tersangka yaitu Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan.

Merry dan Helpandi diduga menerima suap SGD 280 ribu atau Rp 3 miliar lebih. Suap diberikan kepada Merry diduga untuk mempengaruhi putusan hakim kasus korupsi dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Dalam sidang pembacaan amar putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Gedung PN Medan Senin (27/8) lalu, Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp 132 miliar lebih.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp 132 miliar lebih. Dalam putusan kasus korupsi penggelapan tanah yang menjerat Tamin itu, Merry menyatakan disenting opinion.

Suap diduga diberikan oleh Tamin Sukardi melalui orang kepercayaannya yang bernama Hadi Setiawan. Kasus itu kemudian terungkap dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada Selasa (28/8). Pada saat penangkapan, KPK menemukan bukti uang sebesar SGD 130 ribu.

Merry dan Helpandi selaku pihak yang diduga penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara, Tamin dan Hadi selaku pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

(voshkie)

Berikan Komentar