Tiga Gelombang Pengunjuk Rasa Serbu Kantor Kejati Sumut

oleh -1.075 views

garudaonline – Medan | Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut diserbu tiga gelombang aksi unjukasa, Kamis 14 September 2017. Para pengunjukrasa ini mempertanyakan pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah mereka laporkan ke Korps Adhyaksa itu.

Ketiga aksi unjukrasa yakni dari Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) Sumatera Utara, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PP-Gema Paluta), serta Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM).

Koordinator aksi Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM), Fahryl Rozi Harahap mendesak agar penyidik memanggil dan memeriksa KPA Abdul Johan dan PPTK Juliadi dalam mark up proyek pengadaan laboratorium komputer untuk SMA dan SMK di Kota Medan yang merugikan negara sebesar Rp 4.568.703.000, dari nilai pagu Rp 8.203.503.000 yang berasal dari APBD 2016.

Sementara, Koordinator aksi Himmah Sumut, Henri Sitorus mendesak agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Manager PT PLN Rayon Perdagangan Sawun Waluyo, Manager PLN Area Pematangsiantar Krisantus Hendro Setyawan, pihak penyedia jasa Arsad Siregar, General Manager PT Bridgestone SRE Dolok Merangir Kabupaten Simalungun dan Afdeling L, J dan I PT Bridgestone.

“Nama-nama tersebut diduga menjadi aktor intelektual terjadinya pungutan liar senilai Rp 662.582.000. Selain pungli, kuat dugaan Pasangan Sambung Baru (PSB) tidak memiliki Sertifikasi Laik Operasional sesuai UU No.30 Tahun 2009,” ucapnya.

Dugaan pungli bermula dari PSB diperuntukan pada lokasi kompleks perumahan karyawan yang notabene dari PT Bridgestone SRE Dolok Merangir Kabupaten Simalungun sebanyak 398 PSB dengan daya 1300 Va yang selesai dikerjakan pada 2016-2017.

“Namun biaya yang dibebankan kepada masing-masing karyawan bervariasi. Untuk kawasan Afdeling L untuk PSB dikenakan biaya Rp 2.500.000,- sedangkan afdeling J dan I dikenakan kepada karyawannya sebesar Rp 3.060.000. Padahal harga sebenarnya pemasangan listrik untuk daya 1300 Va sebesar Rp 1.218.000,” pungkasnya.

Di lokasi yang sama, rombongan pengunjukrasa dari PP Gema Paluta menagih janji penyidik pidsus tentang perkembangan kasus yanng dilaporkan mereka. Dalam orasinya, kordinator aksi Junaidi Siregar mempertanyakan kelanjutan dugaan korupsi di Paluta yang melibatkan Bachrum Harahap dan Andar Amin Harahap.

“Kami minta penyidik Kejati Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi dana Bansos KNPI Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2012-2014, senilai Rp 1,8 Miliar,” ungkap massa.

Dari pantauan wartawan, secara bergantian Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mendatangi pengunjukrasa. Sumanggar mengucapkan laporan ini akan segera ditindaklanjuti oleh pihak pimpinan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, seratusan pengunjukrasa yang terdiri dari tiga kelompok pengunjukrasa yang dikawal Polsek Delitua akhirnya membubarkan diri.

(Fidel)

Berikan Komentar