Tiga Terdakwa Pengemplang Pajak Rp40 Miliar Lebih Jalani Sidang Perdana

oleh -1.895 views

garudaonline – Medan | Pemilik dan Pemimpin PT Jasa Sumatera Travelindo dan Koordinator Administrasi dan Keuangan Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma Medan, Tiandi Lukman menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan, Selasa 12 September 2017 sore. Dia didakwa melakukan pengemplangan pajak sebesar Rp40 Miliar.

Tiandi Lukman yang juga menjabat Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem Universitas Quality ini menjadi pesakitan bersama dua terdakwa lainnya yakni Hendro Gunawan alias Aheng selaku Konsultan Pajak dan Manajer pada Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma Medan serta Rudi Nasution selaku Direktur PT Putri Windu Semesta.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen, menyebutkan ketiga terdakwa bersama-sama Busra Ridwan alias Busro alias Bustomi selaku Direktur PT Batanghari Oilindo Palm (masing-masing dituntut terpisah) serta Zulkarnaini selaku Direktur PT Al Ansar Binasawindo Plantation (DPO) pada Januari 2007 sampai dengan masa pajak Januari 2008 turut serta melakukan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai perbuatan berlanjut dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan kejahatan.

“Perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara menerbitkan faktur pajak standar fiktif dan membuat dan melaporkan SPT masa januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar atas nama PT Batanghari Oilindo Palm, PT Permata Witmas Hijau, PT Cipta Karya Insani dan PT Al Ansar Bina Sawindo Plantation dan PT Putri Windu Semesta telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT Permata Hijau Sawit,” jelas JPU.

Berdasarkan hasil pendapat ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara, nilai potensi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp40,673 Miliar. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, ketiga terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi pada persidangan pekan depan.

(Fidel)

Berikan Komentar