Tim Pemprov Papua: KPK Bikin Isu Penganiayaan, Padahal Kelabakan Karena Gagal Operasi Tangkap Tangan

oleh -72 views

garudaonline, Jakarta: Kuasa hukum Pemprov Papua Stefanus Roy Rening membantah penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2) lalu. Sebaliknya, dia menyebut dugaan penganiayaan dimunculkan karena KPK gagal melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Roy menyebut saat interogasi pihak Pemprov Papua tidak melakukan penganiayaan. Bahkan dari foto atau gambar yang didapatkan tidak ditemukan ada luka akibat penganiayaan atau tanda kekerasan terhadap dua pegawai KPK dimaksud.

“Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik apalagi pipi robek, hidung patah,” kata Roy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/2).

Roy menduga kabar penganiayaan sengaja dimunculkan karena pegawai KPK yang saat itu bertugas gagal melakukan OTT.

“Saya berharap KPK jangan menggeser isu kegagalan dia melakukan OTT terhadap Gubernur Papua. Dia (pegawai KPK) harus mempertanggungjawabkan ini bahwa dia melakukan OTT tapi dia gagal,” tuturnya.

Roy menuturkan indikasi bahwa pegawai KPK tersebut akan melakukan OTT terungkap dari pesan di WhatsApp grup yang ada di ponsel milik pegawai KPK bernama Gilang Wicaksono. WhatsApp grup tersebut, kata Roy, bernama bubar, yakni buruan baru.

“Di situlah tanda-tanda, indikasi kuat mereka melakukan yang namanya OTT,” ujarnya.

Roy pun meminta kepada pihak KPK untuk menjelaskan kepada publik perihal kegiatan OTT yang dilakukan di Hotel Borobudur tersebut.

“Itu permintaan saya, permintaan kami, jangan sampai KPK dipakai sebagai alat politik untuk melakukan kriminalisasi kepada pejabat-pejabat pemerintahan kita,” kata Roy.

Sebelumnya, Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Papua Lukas Enembe, Elpius Hugi dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Direktorat Resor Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada hari ini.

Namun, pemeriksaan itu ditunda lantaran Elpius disebut mesti mendampangi Lukas yang baru tiba dari Surabaya.

“Kita minta ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan karena pimpinan (Dirkrimum) tadi belum ada, makanya mempersiapkan jadwal berikutnya,” tutur Roy.

Selain itu, Roy menuturkan pihaknya berharap agar pihak kepolisian juga memeriksa seluruh saksi yang pada saat kejadian ikut mendampingi Lukas. Setidaknya ada 20 orang yang mendampingi Gubernur Papua saat rapat di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2) lalu.

Roy menuturkan alasan permintaan agar pemeriksaan dilakukan di Jayapura, karena para saksi merupakan para pejabat, baik anggota DPRD, Kepala Dinas, Sekda, dan lainnya.

Polda Metro Jaya sendiri menyebut telah mengantongi pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap pegawai KPK.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut berdasarkan penyelidikan, orang yang diduga pelaku berasal dari pihak Pemprov Papua.

Rencananya, kata Argo, penyidik akan memanggil terduga pelaku tersebut untuk dimintai keterangan pada pekan ini. Tetapi, belum ada jadwal pasti kapan terduga pelaku tersebut akan dimintai keterangan.

Seperti diketahui dua orang pegawai KPK diduga dianiaya pada Sabtu (2/2), ketika mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pihak KPK kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2) lalu. Dari hasil visum yang diterima pihak kepolisian, diketahui pegawai KPK bernama Gilang Wicaksoni mendapat luka di bagian hidung.

Sehari berselang, pada Senin (4/2) pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. (CNN/dfn)

Berikan Komentar