Unjuk Rasa Kasus Sengketa Lahan, Massa Gelar Doa Bersama di Depan Kantor Agraria

oleh -241 views

garudaonline, Medan: Ribuan massa menggelar doa bersama di depan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Medan, Kamis (17/1).

Aksi ini merupakan kali keempat warga Kelurahan Sari Rejo menggelar aksi unjuk rasa terkait persoalan sengketa lahan mereka yang tak kunjung usai.

Unjuk rasa Forum Masyarakat (FORMAS) Sari Rejo ini sudah dimulai sejak pagi tadi. Bahkan pada hari-hari sebelumnya massa beraksi hingga larut malam.

Mereka menuntut penerbitan sertifikat tanah yang sudah berperkara bertahun-tahun itu. Apalagi belakangan, sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.

Selama ini mereka agaknya kecewa. Penanganan konflik yang sudah banyak memakan korban tersebut terkesan lamban. Apalagi Presiden Joko Widodo belakangan sering membagikan sertifikat tanah kepada warganya.

Aksi hari ini sempat diwarnai kercuhan. Namun beruntung dapat diredam oleh massa.

Lalu kaum ibu tiba-tiba berkumpul. Membentangkan alas duduk di Jalan AH Nasution yang memang sengaja ditutup satu lajur.

“Ayo ibu-ibu, kita berdoa supaya perjuangan kita diijabah oleh Allah,” ungkap seorang ibu berbaju putih dengan pengeras suara.

Massa lainnya pun menurut. Mereka semua duduk dan dibagikan buku Yasin.

“Pokoknya jangan ada yang anarkis. Aksi kita ini aksi damai,” ujar massa lainnya.

Lantas kaum ibu-ibu yang didominasi berusia tua membaca Yasin secara serentak. Mereka juga berdoa agar perjuangan yang mereka lakukan bertahun-tahun dikabulkan dengan terbitnya sertifikat tanah.

“Ya Allah, Ijabahlah doa kami. Untuk memperjuangkan tanah Sari Rejo,” ujar seorang ibu yang membawakan doa dengan suara lirih.

Seluruh massa larut dalam lantunan ayat suci Alquran. Semuanya ikut membaca. Tak terkecuali beberapa anak-anak yang mencoba mengikuti bacaan.

Terpisah, Koordinator Lapangan FORMAS Sari Rejo Richard Lase mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan pihak ATR/BPN. Mereka akan segera berangkat ke Kementerian untuk memperjuangkan nasib lahan mereka.

“Kami memita sertifikat kepada pemerintah. Agar kami tidak dizolimi lagi. Cukuplah puluhan tahun kami ditindas,” ungkapnya.

Dia berharap ini adalah aksi terakhir yang dilakukan masyarakat Sari Rejo. Mereka berharap Presiden Joko Widodo bisa membagikan sertifikat, seperti yang dilakukan di tempat lain.

Sejumlah awak media mencoba mengkonfirmasi pihak ATR/BPN Kota Medan. Namun sayangnya tidak satu pun pihak berwenang yag berada di kantornya.

“Udah gak ada lagi di ruangan bang. Udah pada pergi semua,” ujar seorang Satpam yang berjaga.

Sebelumnya Kepala ATR/BPN Sumut Bambang Priono memberi penjelasan. Kata dia lahan Sari Rejo sudah diinventarisir, identifikasi, terkait subjek hak.

“siapa saja orang yang ada di sana. Untuk mengetahui, nama, letak, luas, berapa banyak yang dikuasai masyarakat. Itu sudah dilakukan,” ungkapnya.

Hasilnya, kurang lebih ada 3900 masyarakat yang menguasai lahan. Mereka juga tinggal di sana.

“Saya menjelaskan bahwa, Sari Rejo itu sudah jelas. Kementrian Agraria sudah menyurati Kasau, untuk segera membuat surat penghapusbukuan terkait lahan tersebut,” jelasnya.

Lalu jawaban yang diberikan pihak Kasau, jika lahan itu masih terdaftar sebagai aset. Sehingga ATR/BPN tidak bisa memproses untuk penerbitan sertifikat.

Soal kawasan bisnis yang sudah terbangun, kata Bambang, merupakan hasil rislah antara TNI AU dengan pungsaha.

“Jalan satu satunya warga mereka berusaha mengurus penghapusbukuan dan dikeluarkan dari aset. Karena yang terdapat bukti di sebelah timur, sudah dibangun ruko, dan jadi kawasan bisnis adalah hasil rislah, antara, TNI AU dengan pengusaha. istilahnya tukar guling,” tandasnya. (dfnorris)

Berikan Komentar