Warga Palestina Terancam Kelaparan Setelah AS Hentikan Bantuan

oleh -405 views

garudaonline, Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Otoritas Palestina kelimpungan untuk mempertahankan kelangsungan program bantuan mereka pada 2019. Sebab, Amerika Serikat yang merupakan salah satu penyumbang memutuskan menghentikan pasokan dana, yang diduga untuk menekan supaya Palestina mau berunding dengan Israel.

PBB dan Palestina memohon bantuan uang kepada sejumlah negara sebesar US$350 juta, untuk menambal kekurangan. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan maka kemungkinan sejumlah program bantuan untuk penduduk Palestina di Tepi Barat hingga Jalur Gaza sulit terlaksana sepenuhnya.

“Para relawan dan penduduk Palestina harus menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk bantuan yang dipangkas dan segala macam tuduhan yang ditujukan untuk mendelegitimasi bantuan kemanusiaan,” kata Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Palestina, Jamie McGoldrick, di Ramallah, Tepi Barat, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/12).

Program Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Palestina pada 2019 yang dicanangkan terdiri dari 203 kegiatan. Mereka melibatkan 88 lembaga, baik dari sejumlah badan PBB dan lembaga non pemerintah.

Dengan dana terbatas, McGoldrick menyatakan mereka akan memprioritaskan 1,4 juta penduduk Palestina yang tinggal di pengungsian. Mereka akan menyediakan makanan obat-obatan serta alat kesehatan, penampungan, air, dan kakus.

Sekitar 77 persen dana bantuan itu akan tersedot untuk penduduk di Jalur Gaza. Sebab, mereka tinggal di lingkungan yang luas lahannya tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Apalagi wilayah itu diblokade oleh Israel dan diperparah dengan konflik politik antara Hamas serta Fatah.

Dia mengaku khawatir program itu bisa kesulitan di tengah jalan karena bantuan yang tersendat. Maka dari itu dia menyatakan jika jumlah bantuan tidak mencukupi maka mereka terpaksa melakukan apa yang mereka bisa dengan dana terbatas. Padahal sebelumnya, PBB bisa memberi bantuan kepada 5 juta penduduk Palestina.

“Situasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki Israel sangat mengkhawatirkan. Hal itu diperburuk dengan jumlah bantuan yang minim serta pertikaian politik,” kata McGoldrick.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga mengakui mengalami krisis keuangan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menghentikan bantuan kepada mereka.

UNRWA menghitung anggaran sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp17,4 triliun) untuk tahun ini. Namun, ketika AS menghentikan bantuan, anggaran itu berkurang sebanyak US$446 juta (Rp6,4 triliun).

Akibatnya, UNRWA mengalami krisis keuangan. Mereka mencari dukungan dari seluruh negara anggota PBB dan mendapat tambahan sebesar US$382 juta (sekitar Rp 5,5 triliun).

Tanpa AS, negara-negara seperti Uni Eropa, Kuwait, Qatar, Saudi, dan Uni Emirat Arab sepakat meningkatkan kontribusi bantuannya sebesar US$50 juta terhadap UNRWA untuk menutupi kekurangan. (CNN/voshkie)

Berikan Komentar