Dicari: Mahasiswa Teknik Untuk Bangun Rumah Warga NTB

oleh -242 views

garudaonline, Jakarta:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak mahasiswa teknik di Indonesia untuk menjadi relawan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljo itu memproyeksikan mahasiswa sebagai pendamping warga dalam membangun kembali hunian mereka.

“Kami mengajak mahasiswa teknik untuk mendampingi warga membangun rumahnya kembali,” kata Dirjen Karya Cipta Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (27/8).

Jumlah mahasiswa teknik yang dibutuhkan sebanyak 2.000 orang. Mereka akan diperbantukan ke dalam 370 tim Kementerian PUPR yang bertugas di NTB.

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah warga NTB yang rusak menjadi prioritas pemerintah setelah gempa besar beberapa kali menghantam NTB selama sebulan ini. Kementerian PUPR menjadi penanggung jawab dalam proses ini.

Kementerian PUPR sudah memulai proses pemulihan bangunan di sana sejak 21 Agustus 2018. Fasilitas publik menjadi prioritas agar aktivitas warga NTB tidak lumpuh.

Danis menuturkan bangunan yang tergolong fasilitas publik dan menjadi prioritas adalah sekolah, rumah sakit, pasar, dan gedung pemerintahan daerah.

“Bunyinya Inpres yang kemarin itu agar fasilitas-fasilitas yang penting seperti pasar dan sekolah itu beroperasi Desember 2018,” kata Danis.

Beberapa gedung pelayanan publik di NTB saat ini yang sedang dikebut pengerjaannya antara lain adalah Rumah Sakit Tanjung di Lombok Utara yang ditargetkan selesai dalam dua bulan meski masih bersifat gedung darurat.

Sementara untuk pembangunan kembali rumah huni warga, target yang dipasang oleh Kementerian PUPR saat ini selesai dalam tempo enam bulan ke depan.

“Agar tidak terlalu lama di pengungsian,” imbuh Danis.

Rumah warga yang rusak dibagi menjadi tiga kategori, yakni rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Pemerintah memberi kompensasi yang berbeda bagi pemilik rumah sesuai tingkat kerusakannya, mulai dari Rp25 juta, Rp50 juta, hingga Rp10 juta.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 beberapa hari lalu. Inpres itu mengamanatkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB. (cnn/voshkie)

Berikan Komentar