Kapolda Sumut Keluarkan Maklumat Terkait Aturan Unjuk Rasa

oleh -286 views

garudaonline, Medan: Menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa merupakan hal lazim dilakukan di era reformasi. Namun berunjuk rasa juga memiliki aturan dan ketentuan agar kepentingan tak saling berbenturan dengan masyarakat lainnya.

Dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengeluarkan maklumat, berupa himbauan kepada masyarakat Sumut dalam menyampaikan pendapat di muka umum (unjukrasa). Maklumat bernomor Mak/03/V/Huk.12.12/2019 tersebut terdiri dari 6 Point, yang ditandatangani langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi prihal ini, mengakui jika Poldasu memang benar telah mengeluarkan maklumat itu. Ia menyebutkan, maklumat ini dikeluarkan, dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Sumut.

“Selain itu juga guna menyikapi maraknya pendapat di muka umum. Makanya Kapolda Sumut mengeluarkan maklumat kepada seluruh masyarakat Sumut, terutama kepada penanggung jawab dan peserta penyampaian pendapat di muka umum,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (9/5/2019).

Adapun isi maklumat tersebut, papar MP Nainggolan, pertama ialah, bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya harus menghormati hak azasi manusia, menjaga ketertiban umum, disampaikan dengan bahasa santun, tidak menebarkan kebencian kepada perorangan, kelompok, agama, suku, dan atau golongan.

Kedua, lanjut dia, masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No 9 tahun 2018 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, dengan memperhatikan kewajiban, larangan, dan sanksi.

Sementara ketiga, kata dia, apabila penyampaian pendapat di muka umum membahayakan keselamatan orang atau petugas, maka dapat dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan kepolisian no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Selanjutnya keempat, MP Nainggolan menyebutkan,  dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa, memiliki, menyimpan mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata penusuk, atau senjata pemukul serta peralatan lainnya yang membahayakan, terhadap pelaku dapat diancam melanggar UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951.

Sedangkan kelima, sambungnya, pada saat penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, luka berat atau maut, pelaku dapat diancam melanggar pasal 170 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 12 tahun.

“Terakhir, penyampaian pendapat di muka umum atau unjukrasa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah (makar), maka pelaku dapat diancam melanggar pasal 107 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun atau seumur hidup,” pungkasnya. (Voshkie)

Berikan Komentar