Ngaku Tak Paham Kasusnya, Dirut RSUD Perdagangan Dibentak Hakim

oleh -422 views
Drg Amriyanto mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Medan

garudaonline, Medan | Gara-gara mengaku tak paham mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Perdagangan Tahun 2012, Drg Amriyanto dibentak oleh majelis hakim.

Hal itu terungkap saat Direktur Utama (Dirut) RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun didudukkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut di Ruang Cakra VII Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (3/11/2016).

“Masa saudara (Amriyanto) tidak paham. Ini proses pelelangannya dari awal juga sudah cacat, bagaimana anda ini. Harga-harga di mark up. Panitia lelang saudara yang mengangkat,” bentak majelis hakim yang diketua oleh Robert.

Akan tetapi, terdakwa tetap bersikeras bahwa proses pengadaan barang sudah dilaksanakan sesuai peraturan. Namun, terdakwa hanya kurang mengawasi proyek alkes itu.

“Saya merasa kebenaran sudah dilaksanakan. Mengenai kerugian negara, saya tidak mengerti pak hakim,” ungkap terdakwa.

Kemudian, hakim anggota, Daniel pun mencerca terdakwa mengenai uang Rp 750 Juta yang diterimanya dari Sumitro alias Wan Kek atas pemenangan perusahaan dalam proyek itu. Namun, terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari Sumitro.

“Dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Sumitro, saudara disebutkan menerima uang Rp 750 Juta. Ada dua kali penyerahan setelah proses lelang selesai. Kerugian negara dalam perkara ini Rp 3,3 miliar.

Bagaimana, apa saudara merasa bersalah? Apa saudara menyesal? Sudah berapa bulan saudara jalani sidang, tapi saudara mengaku tak mengerti kasusnya. Makanya saudara pelajari itu berkas,” bentak hakim Daniel lagi.

Meski telah dibentak, terdakwa tetap bersikukuh tetap pada keterangannya. “Saya tidak menerima apapun. Kalau ditanya apa saya menyesal dalam perkara ini, saya tidak menyesal.

Saya mengaku bersalah untuk pengawasan yang kurang sempurna,” pungkas Amriyanto. Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, majelis hakim menunda sidang dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 10 November 2016 mendatang. (Endang)

Berikan Komentar