Tanggapi Rumor Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS, DPR: Saya Pastikan Itu Hoaks

oleh -125 views

garudaonline, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berkomentar terkait rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menegaskan bahwa rumor itu adalah informasi sesat alias hoaks.

“Saya pastikan itu hoaks,” tegas Sahroni di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, dikutip Antara, Rabu (27/2). Dia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur saat temu warga di masa reses DPR.

Politikus Partai NasDem ini meminta masyarakat cerdas dalam mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang pemilu serentak 2019.

Mantan anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 km, jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.

Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut, pemerintah membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

“Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menjelaskan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut.

Sahroni menyebut sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.

“Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau Rp1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur,” jelasnya.

Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.

“Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi,” imbuhnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS dan berbagai persoalan lainnya. (CNN/dfn)

Berikan Komentar